Caption : Sidang Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM.--Penyerapan APBD Jabar tahun
anggaran (TA) 2020 tidak maksimal, hanya 88,13 persen. Ada beberapa kegiatan
infrastruktur yang tidak bisa dilakukan secara maksimal karena situasinya
sedang terjadi pandemi Covid-19.
Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari
mengatakan hal tersebut kepada wartawan, usai rapat paripurna dengan
agenda, jawaban Gubernur Jabar terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2020, Selasa, 27 Juli 2021.
"Penyerapan APBD Jabar TA 2020 hanya 88,13
persen. Lantaran terkendala pandemi Covid-19. Ada beberapa kegiatan
infrastruktur juga yang tidak secara maksimal tercapai. Karena memang situasi
sedang Covid-19," katanya.
Hal itulah, tambah Politisi PDIP itu, yang
nanti akan menjadi catatan DPRD Jabar. "Akan menjadi catatan kami, yang
mungkin akan dibahas dua hari ini dalam forum Banggar (badan anggaran),"
katanya.
Berdasarkan keterangan yang diterimanya,
Ineu mengatakan bahwa pendapatan pemerintah provinsi juga belum mencapai target
yang diharapkan di tahun anggaran 2021, juga karena kondisi Covid-19.
"Memang secara pembahasan di APBD 2021, kami
masih optimis pasca Covid. Namun terjadi gelombang Covid kedua di tahun 2021.
Kita akan bahas ini di perubahan anggaran di 2021 yang tentunya salah satu
bahasan di perubahan nanti terkait dengan pendapatan belanja dan pembiayaan
yang akan dilakukan di 2021," tuturnya.
Selain itu, lanjut Ineu, penggunaan dana PEN
ataupun anggaran dari pemerintah pusat juga harus terserap dan hal ini sudah
ditetapkan untuk tahun 2020 dan 2021. Dia berharap, amanat dari pemerintah
pusat terhadap Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bisa
dilaksanakan di tahun 2021
"Ini yang sedang menjadi bagian
pengawasan kami, kami berharap APBD 2021 bisa berjalan kalaupun memang ada
perubahan-perubahan karena harus ada penanganan Covid, ini tentunya harus juga
menjadi perhatian bersama.
"Insya Allah di perubahan ini tentunya ada
beberapa anggaran yang harus disesuaikan karena kebutuhan Covid yang menjadi
penting juga di APBD 2021," sambungnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Jabar, Taufik
Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya akan all
out terhadap penanganan Covid. Dia menyebut visi misi daerah
dengan pusat soal Covid memiliki arah yang sama.tutur politisi partai berlambang burung garuda ini.
"Jadi, kalau misalnya ini untuk
bikin jalan, ya lebih baik dananya untuk Covid karena Covid ini penyakit untuk
manusia. Kalau mungkin jalan ataupun pembangunan yang lain, kita hentikan
dulu," pungkas Ketua DPD Gerindra Provinsi Jawa Barat ini.(Rie/Red)
