Caption : Ketua Pansus 2 DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--Panitia Khusus (Pansus) 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung
menggelar Rapat Kerja terkait Finalisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) 2019-2023, di Gedung DPRD Kota Bandung, Rabu (16/6/2021).
Rapat
kerja tersebut dilakukan bersama Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
(Bappelitbang).
Pada
rapat kerja tersebut, Anggota Pansus 2, Yusuf Supardi menyoroti terkait
persoalan pendidikan yang masih belum jelas targetnya dalam RPJMD. Termasuk
presentase tenaga pendidikan di Kota Bandung.
"Salah
satu amanah Undang-Undang, yaitu masalah pendidikan, hingga 2023 saya belum
membaca targetnya seperti apa," ujarnya.
Selain
persoalan dunia pendidikan, ia juga menilai bahwa persoalan aset di Kota
Bandung juga harus diperhatikan, mulai dari jumlah aset tanah, jumlah yang
sudah tersertifikasi, dan lain sebagainya.
"Karena
syarat dari Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) itu tertibnya aset pemerintah
daerah. Maka pada kepemimpinan wali kota sekarang diharapkan tuntas target
sertifikasi dan lain sebagainya," tuturnya.
Pada
kesempatan yang sama, Anggota Pansus 2 DPRD Kota Bandung, Yoel Yosaphat
menekankan transparansi dan aksesibilitas data pada RPJMD Kota Bandung. Hal
tersebut bertujuan agar beragam program maupun bantuan dari Pemkot Bandung yang
digulirkan tepat sasaran.
Dengan
demikian, ada database yang terintegrasi dengan seluruh SKPD di Pemerintahan
Kota Bandung, sebagai upaya dalam mempermudah dan mempercepat akses akan
kebutuhan data.
"Seperti bantuan sosial, PIPPK, kesehatan dan lain sebagainya, membutuhkan data yang up-to-date serta mudah diakses, di mana ini bisa dibangun dengan konsep smart city yang ada di Kota Bandung," ucapnya.
Ketua Pansus 2 DPRD Kota Bandung, Iman Lestariyono menerangkan bahwa masukan dari rapat kerja hari ini akan menjadi catatan sebelum menjadi hasil akhir dari RPJMD Kota Bandung periode 2019-2023.
"Setelah
itu, kita sampaikan ke tingkat provinsi. Kemudian kita respons bagaimana
catatan-catatan dari provinsi terkait RPJMD Kota Bandung," pungkas
legislator dari Partai Keadilan Sejahtera ini.(Rie/Ril)
