Notification

×

Iklan

Iklan

DPRD Jabar Minta Pemerintah Mengantisipasi Peningkatkan Kasus Covid-19 Pasca Mudik Lebaran

Jumat, 21 Mei 2021 | 17:02 WIB Last Updated 2021-05-24T05:10:13Z

Caption : Wakil Ketua DPRD Jawa Barat DR.Hj.Ineu Purwadewi Sundari,dalam acara diskusi bersama Wakil Rakyat Jabar dengan tema “ Evaluasi Pasca Mudik Lebaran 2021 dan Optimalisasi Tracing Pemudik- Tracing Penyebaran Covid-19 bagi para pemudik yang lolos Penyekatan.

BANDUNG.LENTERAJABAR.COM
,--Wakil Ketua DPRD Jawa Barat DR.Hj.Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos, MM meminta pemerintah provinsi Jabar bersama  Pemerintah Kabupaten/Kota se-Jabar dan juga Satgas Penanganan Covid-19 Daerah untuk  lebih mengoptimalkan kinerja dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus covid-19 pascalibur lebaran 1442H/ 2021.

Menurut Ineu, memang tahun ini pemerintah kembali melakukan larangan mudik. Namun, perlu diketahui bahwa, berdasarkan pengalaman, disetiap ada libur nasional,  seperti pada libur Agustus dan libur akhir tahun 2020 lalu, telah terjadi peningkatkan kasus covid-19.

Untuk itu, pada pascalibur lebaran atau arus balik tahun ini, potensi peningkatan kasus covid-19 bisa juga terjadi. Untuk itu, perlu diantisipasi.

Demikian disampaikan Dr.Hj. Ineu Purwadewi Sudnari dalam acara diskusi bersama Wakil Rakyat Jabar dengan tema “ Evaluasi Pasca Mudik Lebaran 2021 dan Optimalisasi Tracing Pemudik- Tracing Penyebaran Covid-19 bagi para pemudik yang lolos Penyekatan, di gedung DPRD jabar, Jum’at (21/5/2021).

Dikatakan, memang kini larangan mudik sudah berakhir pada 17 Mei lalu, sehingga kesempatan ini dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mudik. Hal ini terbukti,  di beberapa terminal Bus  di Jabar dan Stasiun Kereta Api, Bandara jumlah penumpang dari hari kehari terus meningkat.  Baik warga yang pulang mudik maupun baru akan mudik.

Untuk warga yang baru pulang mudik atau pendatang baru, Ineu meminta agar di berlakukan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro (PPKM) di lingkungannya atau dilakukan isolasi mandiri, selama 14 hari.

Pemberlakukan PPKM yang dimulai dari tingkat RT, RW  hingga lingkungan Kelurahan/ desa cukup tepat. Hal ini mengingat, para pengurus RT dan RW dibantu warga, lebih mengetahui keluarga siapa saja yang mudik atau kedatangan keluarga dari luar daerah.

“Jadi PPKM mikro ini merupakan upaya yang bisa dilakukan agar masyarakat tidak tertular Covid-19 pasca Lebaran 2021. Karena pada dasarnya RT dan RW ini tahu pasti masyarakat sekitar, mana yang mudik atau baru datang” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ineu juga mengatakan, berdasarkan Satgas Pengananan Covid-19 Jabar, bahwa, kasus Covid-19, selama Ramadhan sempat landay bahkan di beberapa daerah mengalami penurunan kasus covid-19.

Namun, beberapa hari pascalibur lebaran ini,  di kota Bandung mulai mengalami peningkatan kasus. Selama Ramadhan, kasus perhari di Kota Bandung kurang dari 40 kasus per hari. Namun, kini meningkat sekitar 100 kasus per hari.

Kita juga mendapatkan informasi, bahwa pascalibur lebaran, beberapa rumah sakit di Jabar, kini tingkat keterisiannya mulai kembali meningkat. Hal ini, tentunya jangan sampai terulang seperti tahun 2020 lalu, dimana, kita kesulitan mencari ruang kosong bagi penderita covid-19, ujarnya.

Lebih lanjut, Ineu mengatakan,  dalam mengantisipasi peningkatan kasus covid-19, walaupun larangan mudik sudah berakhir pada 17 Mei lalu.  Namun, ada pengetatan perjalanan yang dimulai dari 18 hingga 24 Mei. Untuk itu, dalam dua pekan ini DPRD Jabar melalui Komisi IV melakukan pemantau kelapangan.  Pemantauan terkait pengetatan perjalanan usai masa berakhirnya mudik Lebaran 2021.

Di setiap posko pengetatan perjalanan, disiapkan pos Random Rapid Test Antigen, dan bagi warga yang hasil testnya positif langsung dirujuk  rumah sakit atau dibawa ke tempat Isolasi mandiri yang telah disiapkan.pungkasnya.(Rie/Red) 

×
Berita Terbaru Update