Caption : Anggota Komisi IV DPRD Jabar Mochamad Ichsan.
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--Sumber Daya Alam (SDA) yang
dimiliki Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat banyak tersebar di beberapa
Kabupaten se-Jabar seperti di daerah
Sumedang,Tasikmayala,Bogor dan lain-lain .
Menyikapi kondisi tersebut Komisi IV yang membidangi pembangunan,antara slain garapannya Pertambangan dan Energi,serta Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup.
Menurut Anggota Komisi IV DPRD Jabar Mochamad Ichsan mengatakan, sudah melakukan pembahasan pada dinas terkait soal rencana pembangunan jalan tambang di Parungpanjang, Rumpin, dan Cigudeg.
Lebih lanjut dikatakan legislator partai berlambang bulan sabit kembar ini,hal itu dilakukan untuk mensinergikan esplorasi alam dengan lingkungan, jalan tambang tersebut dibuat khusus untuk mengakomodasi kendaraan-kendaraan bertonase tinggi. Karena sangat berbeda dengan jalan umum, jadi ada skema antara jalan tambang dan jalan umum.
”Kemarin kita sudah berkunjung ke Dinas ESDM, jadi ada skema jalannya. Ada jalan umum, ada juga jalan khusus tambang. Dari skema itu, jalan tambang membersamai dengan jalan umum,” ungkapnya kepada wartawan di Kecamatan Parungpanjang, kemarin.
Ichsan menambahkan, rencana pembangunan jalur khusus tambang akan direalisasikan pada 2022 karena sudah diusulkan tahun ini.Mudah-mudahan ini bisa dianggarkan, sehingga rencana pembangunan jalur khusus tambang bisa direalisasikan,harapnya.
Disinggung soal rencana pengalihan jalur tambang ke ruas Tol Serpong-Bogor, Ichsan mengaku sudah membicarakan soal tersebut dengan adanya rencana sinkronisasi jalur tambang ke ruas Tol Serpong-Bogor.
Ditambahkan pria berkacamata ini,”Kita sudah membicarakan hal itu, soal rencana jalan tol dan jalur khusus tambang. Baru kepada anggaran di Jawa Barat saja,” terang wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar IV Kabupaten Bogor ini.
DPRD Jawa Barat sendiri, sambungnya, akan mendalami lagi soal rencana tersebut. Terlebih jalan tambang di Jawa Barat bukan hanya ada di Kabupaten Bogor, ada juga di Cianjur, Sukabumi, dan Parahiyangan.
“Namun untuk detailnya kita akan dalami lagi. Tapi yang paling seksi itu adalah Kabupaten Bogor yang harus segera dilakukan. Karena paling banyak dampaknya. Jadi jangan sampai menjadi keprihatinan,” pungkas Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Jawa Barat.(Rie/Adv)
