Notification

×

Iklan

Iklan

DPRD Jabar Kunker ke Subang Serap Aspirasi Terkait Sarana Pendidikan

Senin, 08 Februari 2021 | 17:27 WIB Last Updated 2021-02-11T14:21:44Z

Caption : Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru'yat (kiri baju putih) didampingi sekretaris Disdik Jabar Wahyu (tengah) dan Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi(Ahad) Wijaya saat kunker ke Kecamatan Binong, Kabupaten Subang.

SUBANG.LENTERAJABAR.COM
,--Komisi V Dewan Perawakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang membidangi Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi: Pendidikan,Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Industri Strategis,Kesehatan, Ketenagakerjaan termasuk perlindungan TKI,Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, Agama, Sosial, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, Transmigrasi serta Penanganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar. 

Dalam upaya menyerap aspirasi masyarakat Pimpinan dan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat bersama Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru'yat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kecamatan Binong, Kabupaten Subang. Senin, (8/2/2021).

Dalam kunker tersebut , Komisi V menerima aspirasi dari masyarakat perihal untuk penambahan saran pendidikan dengan  pendirian unit SMA Negeri baru wilayah Kecamatan Binong, Kabupaten Subang .

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar, Abdul Hadi(Ahad) Wijaya mengatakan, pihaknya telah berupaya dan mendorong secara penuh Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten untuk bertemu secara langsung dengan masyarakat, guna terciptanya political will yang kuat, sehingga bisa mewujudkan keinginan masyarakat,tutur Gus Ahad sapaan akrab pria berkacamata ini.

Lebih lanjut dikatakan legislator dari Partai Keadilan Sejahtera ini,"Kami akan terus mengawasi realisasi dari sekolah negeri untuk Kabupaten Subang, walaupun untuk sementara waktu akan diusahakan untuk sekolah integrasi terlebih dahulu",jelas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) X meliputi Kabupaten Karawang dan Purwakarta ini.

Ditambahkan Gus Ahad untuk sementara memakai pola sekolah intergari yaitu lahan dan bangunan akan menggunakan sekolah yang sudah ada, namun pembiayaan dan SDMnya dari Provinsi Jawa Barat, karena kewenangan SMA ada di provinsi,pungkas politisi partai berlambang bulan sabit kembar ini.       ( Rie/A)

×
Berita Terbaru Update