BANDUNGLENTERAJABAR.COM,--Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil melantik Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) Provinsi Jabar periode 2020-2023, di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat (4/12/2020).
Telah terpilih tujuh anggota KPID untuk masa kerja sampai tiga tahun mendatang yakni Jalu P. Priambodo, Achmad Abdul Basith, Adiyana Slamet, Ellang Gantoni Malik, Syaefurrohman Achmad, M Sudama Dipawikarta, dan Roni Tabroni.
Para komisioner terpilih melalui proses pendaftaran, administrasi, uji kelayakan kepatuhan, hingga sampai paparan yang harus dijalani calon.
Kepada komisioner terpilih, Gubernur berpesan agar KPID dapat amanah, profesional, proaktif dan melayani publik dengan maksimal.
Masyarakat Jabar, kata Kang Emil, tergolong tinggi mengonsumsi melalui konten penyiaran melalui media televisi dan radio. Di era adaptasi kebiasaan baru (AKB) masyarakat “dipaksa” menikmati tayangan digital yang relatif sulit tersaring mana konten baik dan mana yang buruk bagi moral.
Acara tersebut juga di hadiri Pimpinan dan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Pada kesempatan tersebut Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman berharap kepada para Komisioner yang sudah dilantik untuk bisa bekerja lebih baik.
"Kami berharap para Komisioner yang baru ini dapat bekerja lebih baik dan yang paling pokok bisa menjawab tantangan baru di era informasi sekarang ini yang orang bilang era disrupsi informasi jadi hiruk pikuk dan sebagainya bisa di tangani"tutur politisi dari Fraksi PDIP DPRD Provinsi Jawa Barat ini.
Jawa Barat merupakan pusat pergeseran opini, jadi kepada para Komisioner agar segera berbenah diri langsung bekerja dan mengkonsolidasi dulu di antara para komisaris menyusun agenda-agenda,harap wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar XIII meliputi Kab. Ciamis, Kota Banjar, Kab. Pangandaran, Kab. Kuningan .
Dengan hadirnya KPID ini berharap bisa membantu menangani hoax, bisa menjadi satu terobosan sebagai regulator, sebagai pengawas bagaimana menggairahkan dunia bisnis penyiaran dan juga bukan hanya mengawasi tetapi juga bisa memberikan solusi-solusi.
"Jangan lupa harus berkoordinasi terus dengan kami Legislatif dan Kadiskominfo sebagai eksekutif jadi jangan berjalan sendiri-sendiri, karena sebagai aparatur daerah itu harus bersinergi terus sehingga bisa menghasilkan langkah yang efektif", pungkas Bedi.(Rie/Red)