keterangan foto : Hj.Sumiyati,S.Pd.I.M.IPol
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jabar
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,--Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(DPRD) Provinsi Jawa Barat bersama Gubernur Jawa Barat telah menyepakati
Raperda APBD Jabar yang dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Jabar bersama Tim
Anggaran Pemerintah Daerah menjadi peraturan daerah Dalan sidang Paripurna
beberapa waktu lalu.
Hj.Sumiyati,S.Pd.I.M.IPol Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jabar yang membidangi Keuangan dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) mengungkapkan Besaran APBD Jabar tahun Anggaran 2021 yang telah disepakati bersama mencapai Rp44,268 triliun lebih, yang terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp41,408 triliun lebih, Belanja Daerah sebesar Rp44,168 triliun lebih, dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp2,760 triliun lebih.
Menurut Bunda Sum sapaan akrab legislator partai berlambang banteng putih ini,mengapresiasi apa yang di katakan gubernur Ridwan Kamil tentang fokuskan anggaran itu untuk memaksimalkan penanganan Covid-19. Maksimalkan pembangunan Jawa Barat pada 2021 yaitu percepatan pemulihan dampak pada bidang kesehatan dan sosial, juga ekonomi,” tutur wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII meliputi Kota Depok dan Kota Bekasi ini.
Lebih lanjut dikatakannya bantuan sosial kepada daerah yang tingkat ekonominya masih terkendala, karena bantuan sosial ini diberikan ketika adanya pengetatan (terkait) kesehatan di beberapa daerah,nah, fokusnya adalah Jawa Barat harus kembali tumbuh dengan positif, maka prioritas semua anggaran kita arahkan untuk pemulihan ekonomi pasca-Covid, ujar
Terkait Penetapan, rencana pembangunan akan diarahkan pada peningkatan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, dan kegiatan yang menunjang peningkatan pergerakan ekonomi masyarakat. Selain itu, telah disiapkan pula anggaran khusus untuk penanganan pandemi COVID-19 pada 2021,pihaknya mendukung hal tersebut ungkap legislator peraih magister ilmu poltik dari Universitas Padjajaran (UNPAD) ini .
Selain itu, ada juga sembilan prioritas pembangunan yang akan dilakukan tahun depan, yaitu: (1) Akses pendidikan untuk semua; (2) Desentralisasi layanan kesehatan; (3) Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi; (4) Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata; (5) Pendidikan agama dan tempat ibadah juara; (6) Infrastruktur konektivitas wilayah; (7) Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa); (8) Subsidi gratis golongan ekonomi lemah; dan (9) Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah.
Jabar pun mendapat suntikan dana pinjaman dari PT
Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp 4 triliun dengan rincian Rp 1,9
triliun untuk APBD Perubahan 2020 dan Rp 2,1 triliun untuk APBD murni tahun
2021. "Diperkirakan nilai volume APBD kita ada kurang lebih Rp 44 triliun,
ini terlihat sama dengan tahun lalu ya, atau tahun ini dikarenakan ada tambahan
pinjaman daerah dari pemerintah pusat ya dengan bunga 0 persen itu sekitar Rp 4
triliun yang membuat volume APBD kita kembali menjadi sehat. Kita akan
menyepakati yang pinjaman daerah itu memang diniatkan fokus pada anggaran
pemulihan ekonomi," pungkas Wakil rakyat yang sudah dua periode duduk di
Komisi III DPRD Jabar ini.(Adikarya Parlemen/Red)
