.

Dimasa Pandemi Banyak Warga Terjebak Bank Emok

Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD provinsi Jawa Barat Hj. Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol saat reses di Jalan Program Raya  RT 002/RW 004, Kelurahan Pancoran Mas Kota Depok.

DEPOK.LENTERAJABAR.COM
,--Saat ini kondisi masyarakat sedang mengalami persoalan bukan hanya masalah kesehatan saja, akan tetapi juga masalah sosial ekonomi tengah dirasaka   masyarakat imbas dari dampak Covid - 19 ini.

Terutama terkait bidang perekonomian yang dirasa semakin sulit di masa pandemik covid-19 saat ini.Hingga saat ini masih banyak masyarakat di daerah yang terjerat dan terlilit oleh praktek-praktek Bank keliling (bank Emok) yang sangat merugikan masyarakat. Padahal pemerintah provinsi memiliki Bank BJB.  

Pada kesempatan tersebut Bu Sum sapaan akrab biasa disapa koleganya ini menjelaskan apa itu kegiatan reses dalam rangka menyerap dan menindak lanjut aspirasi dari konstituen serta memberikan  pertanggungjawabandan politis kepada konstituen  di daerah pemilihan masing-masing

Lebih lanjut dikatakannya adapun tujuan reses tersebut  diantaranya ; - Melakukan sosialisasi tentang penagganan dan pencegahan penyebaran  Covid-19. - Memantau dari sekat kegiatan pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan.

Mengetahaui dan mempelajari masalah-masalah yang perlu segera di pecahkan dan diusahakan penyelesaiannya. Dan Menampung dan menyerap aspirasi masyarakat dan Memperoleh dan melengkapi informasi sesuai dengan bidang peran  garapan komisi-komisi.

Hal ini dikatakan Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD provinsi Jawa Barat Hj. Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol saat menemui masyarakat di daerah pemilihannya di Jalan Program Raya  RT 002/RW 004, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Kamis (5/11/2020).

Menurutnya di bidang ekonomi, masih banyak masyarakat yang terlilit bank keliling (bank emok), padahal pemerintah provinsi dari Bank BJB ada program kredit mesra, namun sosialisasinya masih kurang,” jelas anggota Komisi III DPRD Jabar yang membidangi  Keuangan, meliputi: Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah), Dana Perimbangan (PBB, Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Penerimaan Sektor Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan, Penerimaan dari Pertambangan Minyak dan Gas Alam), Pajak Air, Pinjaman Daerah, Perbankan, Dunia Usaha, Otorita, Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD, serta Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Hj. Sumiyati, SPd.I.M.I.Pol saat memberikan masker kepada di Jalan Program Raya  RT 002/RW 004, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok
 

Legislator partai berlambang  banteng moncong putih ini sebelum acara dimulai mengingatkan kepada masayrakat untuk selalu mentaat protokol kesehatan 3M, yaitu Memakai Masker, Menjaga Jarak dan Mencuci Tangan, serta tidak berkerumun,dan Bu Sum juga membagikan 1000 masker  kepada warga yang hadir untuk dibagikan kepada masyarakat.

Terkait dengan kegiatan reses sendiri Sumiyati mengingatkan pentingnya ada sinergitas antara DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota dalam menindak lanjuti  aspirasi reses.       Aspirasi-aspirasi tersebut akan disampaikan pada saat Rapat Paripurna dan berharap mitra kerja terkait dapat segera menindaklanjutinya, sehingga kehadiran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah,ujarnya.

“Sinergitas dewan kota dan provinsi sangat penting agar usulan pokok-pokok pikiran hasil reses bisa terakomodir. Sehingga komposisinya jelas mana yang menjadi kewenangan kota, mana yang menjadi kewenangan provinsi,”pungkas legislator kelahiran Jakarta 20 September ini.(Adikarya Parlemen/Red)