.

Komisi I DPRD Jabar Tinjau Operasi Gabungan SIPELEM dan SICAPLANG Satpol PP Jabar


Sekretaris Komisi I DPRD Jabar, Sadar Muslihat bersama Kasat Pol PP Jabar  M. Ade Afriandi saat meninjau operasi  gabungan SIPELEM dan SICAPLANG di Taman Wisata Matahari, Kabupaten Bogor, Sabtu (3/10/2020)

BOGOR.LENTERAJABAR.COM,--Aplikasi Pencatatan Pelanggaran alias Sicaplang yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Barat (Jabar) telah terbukti  manfaatnya menindak  pelanggar Protokol Kesehatan (Prokes).

Sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan Dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Penanggulangan COVID-19 di Daerah Provinsi Jabar.

Pimpinan dan anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat di dampingi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ( Kasat Pol PP) M. Ade Afriandi meninjau langsung pelaksanaan operasi  gabungan SIPELEM dan SICAPLANG yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, di Taman Wisata Matahari, Kabupaten Bogor, Sabtu (3/10/2020).

Sekretaris Komisi I DPRD Jabar, Sadar Muslihat mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap disiplin dan menjalankan protokol kesehatan.

Di kawasan Taman Wisata Matahari ini banyak dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah terutama daerah yang dikategorikan zona merah.

KaSatpol PP Provinsi Jawa Barat  M Ade Afriandi bersamaSekretaris  Komisi I DPRD Jabar Sadar Muslihat saat memberikan edukasi dan membagikan masker kepada masyarakat

"Walaupun penduduk disini relatif zona hijau daerahnya, tapi karena pengunjungnya dari berbagai daerah maka mereka harus juga ikut disiplin melaksanakan protokol kesehatan". Ujar Sadar.

Disamping itu, Satpol PP Provinsi Jawa Barat bersama Komisi I DPRD Jabar memberikan edukasi dan membagikan masker kepada masyarakat secara langsung dengan harapan bisa menjadi upaya dalam menekan penyebaran Covid 19.

Sadar juga meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar memperhatikan penganggaran untuk penegakan aturan ini masih sangat kecil. 

Sadar berharap, ada keseimbangan antara aturan dengan sarana prasana yang memadai dengan tujuan untuk menjaga para pelaksana dilapangan tetap dalam kondisi prima.

"Kita tidak ingin para pelaksana dilapangan menjadi korban nanti, tentu imunitasnya harus dijaga juga dengan peningkatan gizi, olahraga juga nah ini harus juga dibantu", Pungkas Sadar politisi partai keadilan sejahtera (PKS) Daerah pemilihan (dapil) Jabar  IV Kabupaten Cianjur ini.(Ade/Red)