.

Bangkitkan Ekonomi DPRD Minta Pemdaprov Jabar Validasi UMKM


Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar, Sugianto Nangolah saat di temui di ruang kerja Fraksi Demokrat DPRD


BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,--Perekonomian Jawa Barat (Jabar) terpuruk setelah mengalami kontraksi minus 5,90 persen karena pandemi COVID-19. Pemulihan ekonomi pun dilakukan secara komprehensif dan melibatkan banyak pihak. 

Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Ekonomi Jabar Ipong Witono mengatakan, pihaknya intens mematangkan roadmap penyelamatan, pemulihan, dan penormalan ekonomi Jabar. Sektor yang menjadi prioritas pemulihan pun sudah dirancang.

Langkah pertama yang akan diambil Satgas Pemulihan Ekonomi Jabar adalah mendata UMKM di Jabar secara komprehensif. Tujuannya supaya stimulus, insentif, dan relaksasi tepat sasaran. Selain itu, data yang baik akan mempermudah UMKM mengakses perbankan. Begitu juga sebaliknya. Perbankan bakal mudah menyalurkan bantuan kredit. UMKM adalah penggolongan skala ekonomi yang ada di semua sektor perekonomian, sehingga perannya sangat strategis bagi pemulihan ekonomi wilayah.

Menyikapi hal tersebut DPRD Provinsi Jawa Barat khususnya Komisi III yang membidangi Keuangan di mana di dalamnya ada dunia usaha mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam melakukan pendataan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar, Sugianto Nangolah menilai langkah yang dilakukan Pemprov mengenai pendataan UMKM merupakan sikap yang bagus. Akan tetapi, ungkap dia, pada prosesnya diharapkan jangan sampai salah sasaran.

Menurut legislator dari Partai Demokrat ini,yang jadi masalah bantuan-bantuan seperti ini sering salah sasaran,karena data yang digunakan itu tidak akurat,tutur wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar 1 meliputi Kota Bandung dan Cimahi ini saat dihubungi media, Kamis (13/8/2020).

Lebih lanjut  Sugianto  menegaskan, seringkali Pemprov menggunakan data yang tidak akurat. Wakil Ketua Fraksi Paartai Demokart DPRD Jabar ini  juga berharap langkah yang ditempuh jangan sampai salah sasaran.

Ditambahkannya niatnya ingin membantu UMKM, ternyata yang dibantu bukan pelaku UMKM. Nah itu yang kita khawatirkan, tegas wakil rakyat yang juga seorang pengusaha factory outlet di kawasan jalan Cihampelas Kota Bandung ini.

Selain itu, selagi data yang digunakan oleh pihak Pemprov itu tepat sasaran, merupakan hal yang sangat bagus. Tetapi Jika  data yang digunakan itu tidak benar bahkan bukan pelaku UMKM yang dibantu, maka nanti akan menimbulkan masalah lain.

"Jadi basisnya itu adalah data yang betul-betul valid, bukan data asal-asalan. Data tidak jelas dari mana sumbernya. Jadi yang berwenang mengeluarkan data itu siapa? Kan begitu," pungkas Sugianto yang juga Ketua Persatuan Tinju Amatir (Pertina)Jawa Barat ini.(Rie/Red)