Notification

×

Iklan

Iklan

Sekda Jabar Sebut SDM PKH Harus Dibekali Edukasi Kelola Bansos Tunai

Sabtu, 04 Juli 2020 | 14:27 WIB Last Updated 2020-07-04T07:28:27Z
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja 

PADALARANG,KBB.LENTERAJABAR.COM,--Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Setiawan Wangsaatmaja mewakili Gubernur Jabar memberikan sambutan dalam penutupan Rapat Koordinasi Teknis dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Mason Pine Hotel, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Sabtu (4/7/2020).

Dalam sambutannya, Setiawan menyambut positif rapat teknis sebagai langkah strategis peningkatan pelaksanaan PKH Kementerian Sosial (Kemensos) Republik Indonesia (RI), khususnya bagi para koordinator kecamatan sehingga diharapkan menjadi tauladan SDM PKH.

Selain itu, Setiawan berharap agar SDM PKH juga diberi edukasi terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) dan konsumsinya. Pasalnya, SDM PKH terutama koordinator kecamatan berperan penting mengawal proses pencairan bansos agar tepat dan aman sampai di tangan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Pesan kepada SDM PKH, dari sisi penyaluran dan konsumsi mohon diajarkan. Khawatir (KPM) jika diberi tunai, tidak bijak menggunakannya," ucap Setiawan.


"Karena kami (Pemda Provinsi Jabar) pun sesuai hasil penelitian, (bantuan) yang disalurkan itu lebih baik tunai dan non tunai pangan. Sembako yang diberikan pun sesuai nilai gizi. Jadi edukasi untuk konsumsi itu penting," katanya.

Bansos PKH Kemensos sendiri menjadi salah satu dari sembilan pintu bantuan bagi warga Jabar di masa pandemi COVID-19 ini.

Sembilan pintu bantuan dari pemerintah itu adalah bansos PKH, Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, bansos presiden di Bodebek (Bogor-Depok-Bekasi), Dana Desa, bansos tunai Kemensos, bansos kabupaten/kota, bansos provinsi, serta Gerakan Nasi Bungkus (Gasibu).

"Penyaluran pertama bansos provinsi (Jabar) sudah selesai. Tahap kedua kami akan fokus kepada 1,3 juta non DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), (warga terdampak) sisanya (dibantu) oleh (pemda) kabupaten/kota," ucapnya.

Selain itu, Setiawan berujar bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar terus berupaya menekan penyebaran COVID-19. Warga pun diminta menyokong upaya pemerintah ini dengan disiplin menaati protokol kesehatan.

"Selama belum ada vaksin dan obat (COVID-19), kami anjurkan tetap menggunakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Masker bisa menahan penularan jika dipakai dengan benar," ucap Setiawan.

"Dan sekarang meskipun Jabar di awal pandemi ada di urutan kedua (penyebaran COVID-19) nasional dan sekarang di nomor enam, tapi kewaspadaan tetap menjadi fokus kami yang utama," tuturnya.

Adapun Rapat Koordinasi Teknis dan Peningkatan Kualitas SDM PKH yang berlangsung Jumat (3/7) hingga Sabtu (4/7) ini diikuti 47 orang koordinator secara tatap muka dan diikuti lebih dari seribu koordinator secara online atau dalam jaringan (daring).

Peserta rapat koordinasi teknis ini berasal dari Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jabar, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, hingga Lampung.

Khusus bagi peserta tatap muka, panitia lebih dulu melakukan rapid test untuk menjamin keamanan dan kenyamanan peserta. Hasilnya, semua peserta dinyatakan tidak reaktif dan boleh mengikuti agenda secara tatap muka.

Sementara dalam arahannya, Mensos RI Juliari P. Batubara mengatakan, hampir 20 persen warga Jabar menerima dampak langsung program bansos PKH.

Juliari pun mengingatkan agar pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Kemensos demi keberhasilan penyaluran bansos terutama terkait data penerima.

"Sebagus apa pun program, kalau koordinasi di daerah tidal bagus maka (program) akan sulit berhasil. Nah, petugas lapangan yang ditugaskan verifikasi dan validasi DTKS salah satunya pendamping (KPM PKH)," kata Juliari.

"Jadi kesuksesan PKH ini tergantung teman-teman di lapangan. Jika pendamping (PKH) tidak serius bekerja, maka PKH tidak akan sukses. Jadi terima kasih untuk seluruh SDM PKH yang sudah bekerja keras di mana pun kalian berada," ucapnya.

Terkait graduasi PKH, Juliari mengatakan bahwa pihaknya berupaya mempertajam target graduasi dengan memperhatikan jika terdapat keluarga yang tidak layak lagi menjadi penerima manfaat.

"Target graduasi sebelum (pandemi) COVID-19 adalah 10 persen. Saat ini yang penting usaha terbaik dulu (memenuhi target graduasi)," kata Juliari.

"Terima kasih juga kepada Pemprov Jabar dalam kerja sama mengentaskan kemiskinan. Semoga semakin banyak graduasi dan terpenting koordinator PKH terus semangat di situasi sulit ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan," ujarnya.

Dalam acara penutupan Rapat Koordinasi Teknis dan Peningkatan Kualitas SDM PKH ini, dibacakan pakta integritas SDM PKH oleh dua orang perwakilan SDM PKH. Selain itu, terdapat penghargaan bagi SDM-SDM PKH berprestasi dan penyerahan secara simbolis insentif modal usaha Rp3,5 juta bagi KPM PHK graduasi.

Turut hadir dalam acara ini adalah Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Tb. Ace Hasan Syadzily, Dirjen Pemberdayaan Sosial Kemensos RI Pepen Nazaruddin, Kepala Dinsos Jabar Dodo Suhendar, Sekretaris Daerah KBB, serta perwakilan BNI Regional Bandung.(Rie/Rel)



×
Berita Terbaru Update