 |
| Ketua Komisi V DPRD Jabar Dadang Kurniawan |
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-Inkonsisten dalam menetapkan kebijakan pada penanganan pandemi corona virus disease 19 (Covid-19).
Mendapat sototan Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan mengaku kecewa dengan pemerintah pusat keluhnya kepada Media di Bandung Kamis(16/7/2020).
Politisi partai Gerindra ini menjelaskan, sudah sering terjadi apa yang dibicarakan dan ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak sesuai ketika pelaksanaannya di lapangan. Sehingga membuat pemerintah daerah kebingungan, terhadap langkah apa yang bakal diambil dalam menangani musibah global tersebut,tegas pria brewokan ini.
Lebih lanjut dikatakannya hal tersebut tentu saja menghambat percepatan tindakan daerah dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19.Salah satu contohnya kata Dadang, dulu pemerintah pusat meminta kepada daerah untuk melakukan pergeseran anggaran dari APBD agar fokus menuntaskan persoalan Covid-19. Seperti dengan menambah jumlah rumah sakit, berikut dengan fasilitasnya. Tetapi pada akhirnya, proyek tersebut dihentikan oleh pemerintah pusat tanpa alasan yang jelas.
“Mengenai Covid-19, kami sudah banyak catatan untuk menjadi bahan kajian. Apalagi perkembangan Covid-19 di Jawa Barat saat ini cenderung naik. Kita akan tekankan kepada dinas terkait untuk evaluasi, walaupun kondisinya saat ini tidak ada kesepemahaman antara daerah dengan pusat. Dimana pada akhirnya membuat kita yang di daerah menjadi kebingungan.
Mendapat sototan Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Dadang Kurniawan mengaku kecewa dengan pemerintah pusat keluhnya kepada Media di Bandung Kamis(16/7/2020).
Politisi partai Gerindra ini menjelaskan, sudah sering terjadi apa yang dibicarakan dan ditetapkan oleh pemerintah pusat tidak sesuai ketika pelaksanaannya di lapangan. Sehingga membuat pemerintah daerah kebingungan, terhadap langkah apa yang bakal diambil dalam menangani musibah global tersebut,tegas pria brewokan ini.
Lebih lanjut dikatakannya hal tersebut tentu saja menghambat percepatan tindakan daerah dalam mencegah penyebaran pandemi Covid-19.Salah satu contohnya kata Dadang, dulu pemerintah pusat meminta kepada daerah untuk melakukan pergeseran anggaran dari APBD agar fokus menuntaskan persoalan Covid-19. Seperti dengan menambah jumlah rumah sakit, berikut dengan fasilitasnya. Tetapi pada akhirnya, proyek tersebut dihentikan oleh pemerintah pusat tanpa alasan yang jelas.
“Mengenai Covid-19, kami sudah banyak catatan untuk menjadi bahan kajian. Apalagi perkembangan Covid-19 di Jawa Barat saat ini cenderung naik. Kita akan tekankan kepada dinas terkait untuk evaluasi, walaupun kondisinya saat ini tidak ada kesepemahaman antara daerah dengan pusat. Dimana pada akhirnya membuat kita yang di daerah menjadi kebingungan.
Di awal, pusat meminta agar anggaran digeser untuk fokus menyelesaikan masalah kesehatan terkait Covid-19 ini. Tetapi apa yang terjadi sekarang, berbeda seperti kebijakan di awal. Contoh, ada rencana untuk menambah jumlah rumah sakit di Ujung Kulon. Tiba-tiba sekarang digeser. Dihentikan. Kan tidak bijak, padahal itu dibutuhkan,”terangnya.
“Kemudian rumah sakit di Garut. Rencananya juga mau ditambah, tetapi akhirnya di-stop. Terus terang kami kecewa dan keberatan dengan maksud dari pemerintah pusat ini. Maunya seperti apa. Awalnya meminta proyek lain dihentikan untuk fokus ke kesehatan, sekarang malah proyek kesehatan yang digeser,” lanjutnya.
Dadang mengaku pihaknya akan segera membahas dengan Pemprov, untuk mengatasi masalah ini. Guna memastikan program ke depan, dalam menyelesaikan masalah pandemi yang belum dapat dipastikan akan berakhir,pungkas legislator dapil Jabar 2 Kabupaten Bandung ini.(Rie/Red)
“Kemudian rumah sakit di Garut. Rencananya juga mau ditambah, tetapi akhirnya di-stop. Terus terang kami kecewa dan keberatan dengan maksud dari pemerintah pusat ini. Maunya seperti apa. Awalnya meminta proyek lain dihentikan untuk fokus ke kesehatan, sekarang malah proyek kesehatan yang digeser,” lanjutnya.
Dadang mengaku pihaknya akan segera membahas dengan Pemprov, untuk mengatasi masalah ini. Guna memastikan program ke depan, dalam menyelesaikan masalah pandemi yang belum dapat dipastikan akan berakhir,pungkas legislator dapil Jabar 2 Kabupaten Bandung ini.(Rie/Red)
