 |
| Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmad Djati dan anggota saat kunker ke Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Rotan di Kabupaten Cirebon |
CIREBON.LENTERAJABAR.COM,-BPSK(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen)memiliki peran yang sangat strategis dan merupakan badan yang mempunyai tugas menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan dan juga melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku.
Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sejumlah wilayah,sangat di perlukan untuk untuk melindungi masyarakat selaku konsumen melalui kehadiran oleh karena itu, masyarakat diminta untuk memanfaatkan kehadiran BPSK guna mendapatkan hak-hak sebagai konsumen.
Berkaitan hal tersebut Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmad Djati dan anggota melakukan Kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Rotan di Kabupaten Cirebon (27/7/2020) dalam rangka evaluasi program/kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Lebih lanjut dikatakannya pemerintah sudah sejak lama hadir untuk melindungi masyarakat selaku konsumen bila merasa dirugikan, silakan lapor ke pihak BPSK, karena tugas BPSK memastikan konsumen mendapatkan haknya,tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Menurut politisi partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini,adapun sengketa yang sering diselesaikan yaitu masalah leasing,jelas wakil rakyat daerah pemilihan(dapil) Jabar X meliputi Kabupaten Karawang dan kabupten Purwakarta ini.
Berdasarakan informasi yang di dapat dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (Disperindag Jabar), M. Arifin Soendjayana yang sudah terbentuk sampai tahun 2013 baru ada 17 BPSK di seluruh Jawa Barat. BPSK merupakan bagian prioritas bagi pemerintah provinsi.
Ditambahkan Rahmad,maka dari itu Dewan (DPRD) Jabar menginginkan untuk seluruh kabupaten kota untuk mensuport di adakannya BPSK di tiap kabupaten kota se Jawa Barat.(Rie/Red)
Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di sejumlah wilayah,sangat di perlukan untuk untuk melindungi masyarakat selaku konsumen melalui kehadiran oleh karena itu, masyarakat diminta untuk memanfaatkan kehadiran BPSK guna mendapatkan hak-hak sebagai konsumen.
Berkaitan hal tersebut Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmad Djati dan anggota melakukan Kunjungan kerja ke Satuan Pelayanan Pengembangan Industri Rotan di Kabupaten Cirebon (27/7/2020) dalam rangka evaluasi program/kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
Lebih lanjut dikatakannya pemerintah sudah sejak lama hadir untuk melindungi masyarakat selaku konsumen bila merasa dirugikan, silakan lapor ke pihak BPSK, karena tugas BPSK memastikan konsumen mendapatkan haknya,tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.
Menurut politisi partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini,adapun sengketa yang sering diselesaikan yaitu masalah leasing,jelas wakil rakyat daerah pemilihan(dapil) Jabar X meliputi Kabupaten Karawang dan kabupten Purwakarta ini.
Berdasarakan informasi yang di dapat dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat (Disperindag Jabar), M. Arifin Soendjayana yang sudah terbentuk sampai tahun 2013 baru ada 17 BPSK di seluruh Jawa Barat. BPSK merupakan bagian prioritas bagi pemerintah provinsi.
Ditambahkan Rahmad,maka dari itu Dewan (DPRD) Jabar menginginkan untuk seluruh kabupaten kota untuk mensuport di adakannya BPSK di tiap kabupaten kota se Jawa Barat.(Rie/Red)
