.

Anggota DPRD Dapil 2 Jabar Lakukan Monev Bansos Pemdaprov

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (dapil) II Kabupaten Bandung melakukan Monitoring dan Evaluasi BANSOS Pemerintah Provinsi Daerah (pemdaprov)  Jawa Barat.

SOREANG.LENTERAJABAR.COM,-Bantuan sosial (bansos) provinsi Jawa Barat (Jabar) tahap II akan mulai disalurkan pada Kamis (9/7/2020). Semua persiapan penyaluran bansos tahap II intens dimatangkan dan dituntaskan, termasuk data penerima bansos yang sudah divalidasi dan dipadankan. Tujuaannya supaya tepat sasaran dan berkeadilan. 
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jabar Dodo Suhendar menyatakan, prinsip kehati-hatian diusung pihaknya agar data penerima bansos tahap II lebih akurat. Koordinasi dengan sejumlah pihak, seperti Ombudsman, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan KPK, pun dilakukan. 
"KPK mengapresiasi Pemda Provinsi Jabar dalam menetapkan data ini karena sangat hati-hati. Dalam arti menghindari penerima ganda, dan yang tidak tepat sasaran. KPK juga berharap kabupaten/kota di Jabar bisa seperti ini dalam sistem penyaringan data," kata Dodo di Bandung.

Menyikapi kondisi tersebut para anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (dapil) II Kabupaten Bandung melakukan Monitoring dan Evaluasi BANSOS Pemerintah Provinsi Daerah (pemdaprov)  Jawa Barat (Jabar) tahap II di Kantor Sekretaris Daerah  Komplek Pemda Kabupaten Bandung, JL. Soreang, KM. 17, Pamekaran, Kec. Soreang, Bandung, Jawa Barat .Rabu (15/7/2020).

Menurut legislator Jajang Rohana dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan dalam hal ini pihaknya (DPRD) bertindak sebagai fungsi pengawasan tapi kami juga melaksanakan monitoring saat kegiatan reses kemarin, selain itu Jajang juga menyoroti terjadinya duplikasi penerima bantuan KPM tahap 1,tutur anggota Komisi IV DPRD  ini.

Sementara itu politisi Partai Nasdem Tia Fitriani yang juga anggota komisi II ini,menyoroti Proses Cleansing Data Non DTKS Tahap 2 yang memangkas sekitar 50 Ribu Data BANPROV Tahap 1. "Akibat proses cleansing ini kami khawatirkan akan ada polemik di masyarakat terutama pejabat pemerintah level bawah" Pungkas Ketua Fraksi Nasdem Persatuan Indonesia DPRD Jabar ini.(Rie/Red)