Notification

×

Iklan

Iklan

Pansus V Berharap Jawa Barat Jadi Provinsi Digital

Sabtu, 20 Juni 2020 | 12:14 WIB Last Updated 2020-06-23T05:21:33Z
Pimpinan pansus V Ketua  Sabil Akbar (tengah) didampingi wakil ketua Herry Dermawan (kiri) dan Sri Budihardjo (kanan)

CIMAHI.LENTERAJABAR.COM,-Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat gelar rapat kerja terkait evaluasi ke berbagai daerah yang bertujuan untuk menggali sejauhmana masalah perda kominfo. Hal itu dikarenakan perda kominfo ini di tingkat komponen statistik dan persandiannya kurang mendapatkan perhatian dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. 

Ketua Pansus V DPRD Jabar, Sabil Akbar mengatalan,"Kalau kita lihat di beberapa juga daerah yang sudah menjalankan programnya baik itu di kominfo statistik dan persandian umumnya sudah berjalan, tetapi tingkat Jawa Baratnya tertinggal,"tutur legislator dari partai Nasdem ini di sela-sela kunjungan kerja di Cimahi, Jumat (19/6/2020).

Lebih lanjut dikatakannya, secara regulasi bahwa perda tersebut mentitikberatkan pada persoalan khusus di Jawa Barat. Maka dari itu, pihaknya membutuhkan upaya-upaya untuk bisa mengkaji lebih dalam lagi terkait perda komunikasi, informasi, statistik dan persandian.

Menurut Sabil yang juga Wakil Ketua Komisi 1 ini ,diantara provinsi lain Jawa Barat harus menjadi provinsi yang terdepan. Karena Jawa Barat harus menjadi salah satu provinsi yang secara digital memang harus sangat konservatif. "Dengan hadir perda ini kami berharap Jawa Barat dapat menjadi provinsi digital,"pungkas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar X meliputi Kabupaten Karawang dan Purwakarta ini.

Ditempat yang sama Wakil Ketua Pansus V DPRD Provinsi Jawa Barat, Sri Budihardjo.Mempertegas,Pansus V ingin mendalami terkait masalah urusan persandian dan statistik. Sebab, hasil kunjungan Pansus V ke beberapa kabupaten/kota itu lebih kepada urusan kominfo yang perdanya sudah berjalan,tutur politisi partai Demokrat ini. 

Ditambah Sri karena itu, hal-hal baru yang didapatkan dari masing-masing daerah perlu pembahasan lebih mendalam. "Kami minta kepada kepala dinas kominfo Prov. Jabar untuk bisa menghadirkan para pengusul sekaligus juga para pakar yang menguasai dalam hal masalah tersebut sehingga kami tahu arah kebijakan apa yang akan dilakukan oleh pemprov kedepan terkait dengan masalah persandian dan statistiknya,"tutur legislator berlambang bintang merzy ini.

Dia berharap, Pansus V dapat membahas secara langsung dengan Pemprov Jabar yang terkait ditinjau dari aspek hukum dan keilmuan lainnya. "Kedepannya mau dibagaimanakan, selain itu kami ingin mengetahui konsep dari naskah akademinya,"pungkas wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar XII meliputi Kabupaten Indramayu,Cirebon dan Kota Cirebon ini.(Rie/Red)
×
Berita Terbaru Update