 |
| Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil |
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-Pemerintah daerah provinsi (pemdaprov) berencana membahas dengan DPRD Jabar terkait bantuan sosial (Bansos) Provinsi untuk masyarakat terdampak Covid-19. Apakah untuk penyaluran bansos gelombang berikutnya akan diganti dengan uang (tunai) seluruhnya atau skemanya tetap seperti yang sudah berjalan saat ini, yakni sebagian sembako dan uang tunai.
"Ya, ada wacana penyaluran bansos diganti 100 persen dengan non-tunai. Nanti kita akan putuskan bersama DPRD terkait bantuan ini. Pola kami, tetap sebagian sembako sebagai tunai," kata Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil saat konferensi pers di Gedung Negara Pakuan, Jalan Otista, Kota Bandung, Selasa (12/5/2020).
Namun, menurut pria yang akrab disapa Emil itu, jika memang ada aspirasi kuat dari masyarakat saat pembahasan dengan dewan, maka tidak menutup kemungkinan penyaluran bansos provinsi ini 100 persen dengan tunai. Meskipun, ia melanjutkan hasil survei pihaknya masyarakat Jabar masih menginginkan bansos provinsi diberikan kombinasi, yakni sembako dan tunai.
"Bansos provinsi sudah kita salurkan beberapa waktu lalu. Namun di lapangan seperti ada dinamika, karena ada bantuan, khususnya dari pusat yang belum tersalurkan, Namun, per hari ini, semuanya sudah bergerak," katanya. Disinggung keluhan Organda yang tidak dilibatkan dalam penyaluran bansos, Emil menjelaskan pihaknya memilih penyaluran bansos dilakukan oleh PT Pos dan ojek online.
Ini dipilih karena banyak keluarga miskin di Jabar yang masuk ke gang yang penyalurannya tidak mungkin dilakukan kendaraan roda empat, seperti angkot. "Itulah kenapa kita menggunakan PT Pos dan Gojek. Kalau nanti ada penyaluran bantuan yang sifatnya bisa diakses oleh roda empat, maka aspirasi dari Organda akan kita tampung dan carikan peran yang pas sesuai dengan kebutuhan," tegasnya.
Diberitakan sebelumnya, DPRD minta Pemprov Jawa Barat mengembalikan bantuan sosial (Bansos) Provinsi Jabar, bagi keluarga terdampak Covid-19 ke uang, bukan sembako. Hal ini untuk meminimalisasi masalah dalam penyaluran bansos tersebut. Seperti yang terjadi di Garut, yakni membusuknya telur karena tidak tersalurkan dalam waktu cukup lama.
"Kendala dari awal penyaluran bansos ini adalah data. Ya efeknya seperti yang terjadi di Garut. Makanya, kita mengusulkan bansos ini bentuknya uang sesuai dengan usulan DPRD di awal pembahasan bansos," ungkap Sekretaris Komisi II DPRD Jabar, R. Yunandar Rukhiadi Eka Perwira.
Kejadian di Garut, katanya harus menjadi bahan evaluasi bersama. Apalagi bansos ini pertama kali dilakukan. Selain itu, bantuan pemerintah biasanya berupa uang, seperti bantuan Kartu Program Keluarga Harapan (PKH).
"Saya kita pemprov juga masih belajar, karena belum pernah melaksanakan sebelumnya. Ini harus menjadi evaluasi kita. Mumpung bantuan yang diberikan masih sekitar setengahnya. Kita mencari cara yang terbaik," pungkasnya.(Rie/Red)
