 | |
| Ketua pansus III Memo Heryawan saat menyerahkan laporan lkpj kepada pimpinan DPRD Jabar |
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat mengelar sidang paripurna dengan agenda Laporan Panitia Khusus (pansus) III terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Jawa Barat Tahun 2019. Rabu 20 Mei 2020
Ketua pansus III Memo Heryawan menungkapkan meskipun terjadi kenaikan Angka IPM menjadi 72,03, namun DPRD meminta Gubernur mengkonfirmasi data statsitik tersebut dengan kondisi faktual di lapangan. Sebab ada beberapa variabel lain yang penting diukur, seperti pemerataan pembangunan kota-desa, masih tingginya angka pengangguran, dan juga kemampuan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengoptimalkan resources Jawa Barat dengan kekayaan alam yang luar biasa.
Ketua pansus III Memo Heryawan menungkapkan meskipun terjadi kenaikan Angka IPM menjadi 72,03, namun DPRD meminta Gubernur mengkonfirmasi data statsitik tersebut dengan kondisi faktual di lapangan. Sebab ada beberapa variabel lain yang penting diukur, seperti pemerataan pembangunan kota-desa, masih tingginya angka pengangguran, dan juga kemampuan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengoptimalkan resources Jawa Barat dengan kekayaan alam yang luar biasa.
Ditambah lagi DPRD melihat capaian indeks indikator dari 5 Misi Jawa Barat tidaklah merata. Bahkan ada beberapa Misi Jawa Barat Juara namun ternyata capaiannya dibawah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Fakta ini menjadi catatan penting bagi kami dan menjadi peer besar bagi sdr Gubernur agar kedepan lebih serius memperhatikan strategis prioritas pembangunan dan konsisten dengannya,tutur politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.
Tidak terjebak pada konsep atau gagasan artifisial atau etalase semata yang terkesan lebih penting membangun opini atau image, yang sering kali menyebabkan tidak tuntasnya beberapa program.
Fakta ini sebenarnya sudah terlihat sejak terjadinya trend penurunan daya serah terhadap Belanja Daerah yang hanya mencapai 91,2% dibanding Tahun 2018 yakni 94,47, artinya hampir 10% dari program yang direncanakan dan anggaran yang sudah dialokasikan lossed alias tak mampu dioptimalkan. Dan kami temui sebagian diantaranya justru pada kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung, dalam pos Belanja Langsung.
Fakta ini sebenarnya sudah terlihat sejak terjadinya trend penurunan daya serah terhadap Belanja Daerah yang hanya mencapai 91,2% dibanding Tahun 2018 yakni 94,47, artinya hampir 10% dari program yang direncanakan dan anggaran yang sudah dialokasikan lossed alias tak mampu dioptimalkan. Dan kami temui sebagian diantaranya justru pada kegiatan yang berkaitan dengan masyarakat secara langsung, dalam pos Belanja Langsung.
Ditambahkannya dari sisi pendapatan daerah juga Sdr. Gubernur tak mampu mencapai target, dari 36,12T hanya mampu meraih 36,03T. Penting kami garis bawahi bahwa tahun 2019 ini lah pertumbuhan PAD terkecil setidaknya dibanding 3 tahun terakhir. Sdr Gubernur harus mempu menjawab trend penurunan ini sebab jika tak segera ditangani, kami DPRD tak mau trend negatif ini terjadi lagi. Sayang sekali Sdr. Gubernur tak mampu mengelola sektor pariwisata padahal potensi sangat luar biasa.(Rie/Red)
