.

Legislator Prihatin Bantuan Untuk KPM Tertunda

Edi Rusyandi Anggota DPRD Jawa Barat,  Fraksi Partai Golkar sat reses beberapa waktu lalu (ist)

GARUT.LENTERAJABAR.COM,-Bantuan sembako berupa beras, mie instan, telur, vitamin, minyak sayur, gula, dan terigu, masih tertahan di gudang Bulog Garut. Karena terlalu lama tersimpan di gudang dan tak didistribusikan, setidaknya empat ton telur membusuk dan harus diganti dengan yang baru. Sementara proses pendistribusian belum bisa dipastikan waktunya.

Terkait hal itu, Anggota DPRD Jawa Barat,  Fraksi Partai Golkar, Edi Rusyandi mengaku prihatin  terkait bantuan Pemerintah Provinsi Jabar untuk keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Garut tertunda.

Alih-alih bantuan yang tersedia dapat meringankan beban warga terdampak Covid-19, justru menurut Edi bantuan tersebut malah tidak bermanfaat.Pasalnya, akibat bantuan sembako yang lama tidak didistribusikan, setidaknya empat ton telur membusuk dan harus diganti dengan yang baru.

“Sungguh Memprihatinkan. Barang tersebut menjadi mubadzir, tidak bermanfaat bagi masyarakat . Apalagi dana yang digunakan itu kan uang rakyat, bukan uang gubernur. Sementara hari ini rakyat dalam situasi sulit dampak covid 19, membutuhkan peran negara/pemerintah,” ujar Edi kepada awak media, Sabtu (9/5/2020).

Menurut anggota Komisi III DPRD Jabar ini,amburadulnya data penerima bansos menjadi salah satu bukti ketidakmampuan Pemprov dalam membereskan data alokasi bansos bagi warga terdampak pandemik,tegas manatan aktivis ini.

"Kondisi data yang masih semrawut dipakai dasar untuk melakukan kegiatan pembelanjaan, merupakan sesuatu yang membahayakan, karena dapat menimbulkan banyak kerugian," ujarnya.

Ia mengatakan, ini membuktikan carut marutnya pendataan yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat/Gubernur. Pemprov tidak mampu membereskan data untuk alokasi bansos dampak covid-19.

“Pemprov Jabar ceroboh. Data belum tertib sudah melakukan pembelanjaan. Sehingga timbul gejolak di masyarakat akibat distribusi bantuan tidak tepat sasaran. Selain itu menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan, kantor pos dan pemerintah desa dalam distribusi bantuan sehingga mengakibatkan penumpukan bansos dibeberapa tempat. 

Ini juga menjadi bukti perencanaan yang buruk yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Barang itu rusak bukan karena bencana kan, tapi karena memang perhitungan dan resiko-resiko yang tidak matang,pungkas Edi.(Red/Ril)