.

Ketua FPDIP DPRD Dukung PSBB Jawa Barat

H. Memo Hermawan,Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat

BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-Pandemi corona virus disease (Covid-19),telah menyebabkan  sektor perekonomian terdampak ,untuk mempertahankan agar perekonomian tidak semakin lemah tentunya semua harus bergotong royong  bahu membahu guna mengerakkan supaya , bangkitnya kembali roda perekonomian masyarakat.

Mensikapi hal tesebut Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat H. Memo Hermawan, angkat bicara menurutnya selama masih ada penyebaran pandemi Covid-19, tentunya roda perekonomian masyarakat akan berjalan sangat lambat bahkan dapat dikatakan melemah.

Lebih lanjut dikatakan Kang Memo sapaan akrab politisi senior partai berlambang banteng mocong putih ini,untuk itu, semua upaya pemerintah dalam memerangi dan memutus mata rantai covid-19 dengan menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), harus kita dukung, ungkapnya kepada awak media di gedung DPRD Jabar, Senin (4/5/2020).

Saat diminta tanggapan terkait pembagian bantuan yang sempat mencuat ,menurutnya ketidak tepat sasaran bantuan ini penyebab utama tiada lain karena pendataan yang kurang akurat dan tidak dilakukan verifikasi, hal inilah yang menyebabkan terjadinya kegaduhan ditengah masyarakat bawah atau grassroot, papar wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar XIV Kabupaten Garut ini.

Kita ( DPRD Jabar-red) dalam beberapa kali rapat dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan jajarannya termasuk dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat, bahwa harus hati-hati dan teliti dalam melakukan pendataan terhadap masyarakat yang terdampak covid-19. Jangan sampai datanya asal-asalan dan harus dilakukan verifikasi sebelum melakukan penyaluran bantuan.
 
Langkah inilah kita sebut tidak pro rakyat yang telah ditempuh pimpinanan di tingakat provinsi Jabar.Kenapa kita sebut tidak pro rakyat ?... karena bantuan sambako untuk JPS ternyata berasal langsung dari provinsi, tanpa mempertimbangkan biaya distribusi dan faktor keamanan saat barang tersebut dalam perjalanan.

Padahal, sebetulnya bila bantuan itu tetap datangnya dari provinsi, ada cara yang lebih baik lagi, dan cara itu dijamin jitu. Yang paling penting lagi, roda ekonomi masyarakat bisa tetap berputar. Bisa Pake Kupon Elektronik, Kupon E Monay. Gak Akan Bisa Dipalsu. Dengan cara itu dijamin semua lancar. Masyarakat senang,yang utama, cara modern itu bisa jadi suplemen bagi daerah, roda ekonomi masyarakatnya bisa tetap berkibar.

“Kupon yang telah dibelanjakan masyarakat via warung-warung warga itu nantinya bisa ditagih pemilik warung ke bank,” katanya.

Dengan cara ini hasil pertanian, seperti sayur-sayuran termasuk beras hasil panen raya masyarakat bisa terjual.“Kalau pake cara nggak modern itu. Siapa yang untung, ya tau sendirilah. Siapasih yang bisa menyiapkan barang dalam jumlah besar kalau bukan cukong besar,” pungkasnya.(Rie/Dbs)