 |
| Abdul Hadi Wijaya anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS |
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,-Abdul Hadi Wijaya anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PKS,menegaskan, sebaiknya program bantuan untuk warga terdampak Covid-19 dihentikan dan dialihkan dari Bantuan Non Tunai (BNT) menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Hal ini menyusul banyaknya persoalan yang terjadi. "Mulai munculnya keluhan-keluhan dari masyarakat terkait kualitas bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sebagai anggota DPRD Jabar, mengusulkan program tersebut dihentikan dari non tunai. Ini ternyata semakin membahana kekurang-kekurangannya," ujar Abdul Hadi Wijaya, yang juga Wakil Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat, Senin (11/5/2020).
Dikatakan Abdul Hadi, dalam program bansos non tunai pertama yang menjadi persoalan adalah susahnya pendistribusian yang harus sampai ke pelosok. "Ini justru dalam pengiriman lambat akan berdampak terhadap pengiriman yang tidak tepat sasaran," ucapnya.
Yang kedua yaitu menyangkut persoalan kualitas, dan ini sudah mulai terangkat ke publik. Seperti di Garut adanya telur busuk.
"Sama saja pemerintah meracuni masyarakatnya. Ini sangat tidak baik jika memang isu ini yang terangkat," katanya.
Yang ketiga, lanjut dia, yaitu persoalan pengadaan barangnya. Yang mana kata Abdul Hadi, dalam pengadaanya dikuasi oleh pengusaha yang memiliki akses besar. Artinya pengusaha yang kuat, seharusnya ada sub contrak pada pengusaha kecil yang ada di daerah.
Justru sebaliknya jika bansos ini dilakukan secara tunai, maka yang akan makmur itu adalah warung-warung yang ada disekitar penerima.
"Bayangkan di satu kampung dan satu desa ada 50 orang yang menerima sebesar Rp 500 ribu. Maka omzet yang beredar dikampung tersebut bisa mencapai Rp 25 juta dalam satu bulan," ujarnya.
Jika memang benar pemerintah provinsi ingin menyejahterakan rakyatnya, Abdul Hadi meminta segera dilakukan evaluasi terkait pemberian bansos secara non tunai dan dialihkan ke bantuan langsung tunai.
