.

Legislator Kunker Pantau Dapil Cek Penerima Penerima Dampak Covid -19

Ketua Komisi II DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati saat kunjungan kerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Purwakarta.

KARAWANG.LENTERAJABAR.COM,-Pandemi wabah Corona berdampak ke berbagai sektor baik usaha maupun program kerja lembaga pemerintahan dan swasta mengalami imbas dari Covid-19 tersebut.

Menyikapi kondisi masyarakat sedang mengalami persoalan bukan hanya masalah kesehatan saja, akan tetapi juga masalah sosial ekonomi di masyarakat dari dampak Covid - 19 pemerintah mengulirkan bantuan pengaman sosial.

Ketua Komisi II DPRD Jabar, Rahmat Hidayat Djati  dalam rangka fungsi pengawasan sebagai wakil rakyat melakukan kunjungan kerja (kunker)ke daerah pemilihannya.Hal itu dalam rangka untuk melihat sinkronisasi pendataan warga penerima bantuan Covid-19, dengan salahsatunya bertemu dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kabupaten Purwakarta.Kamis (9/4/2020).
 
Politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa ini mendukung kebijakan yang dibuat oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terkait siapa saja yang berhak menerima bantuan di tengah wabah Covid-19 ini, dengan catatan mereka itu adalah orang miskin baru yang tak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).Nantinya, lanjut dia, setiap penerima berhak mendapatkan Rp 500 ribu dari provinsi.

Lebih lanjut dikatakan Rahmat,tadi saya bertemu dengan pihak Dinsos Purwakarta guna menyinkronkan data siapa saja penerima yang berhaknya. Saya sampaikan pihak dinsos mengikuti edaran Gubernur Jabar untuk penerimanya, seperti misal pelaku UMKM, petani, dan lainnya,"tutur wakil rakyat daerah pemilihan (dapil) Jabar X meliputi Kabupaten Karawang-Purwakarta ini.

Ditambahkan legislator partai berlambang bintang sembilan ini,sebelumnya Dia juga kunker ke wilayah Karawang tepatnya ke Dinas Sosial Karawang yang diterima langsung Kepala Dinas Sosial, Abdul Azis.

Menurut Rahmat,saya bertemu dengan Dinsos itu ingin datanya akurat dan tak terkesan tergesa-gesa karena kejar target waktu yang ditentukan provinsi,tuturnya.

Ditambahkanya  adanya keluhan dari warga tepatnya di tingkat desa terkait data DTKS yang menggunakan tahun sebelum-sebelumnya."Bahkan ada data orang yang telah meninggal masuk atau muncul kembali,"pungkasnya.(Rie/Red)