 | |
| Politisi senior PDIP Waras Warsito, SH saat membagikan masker,minuman sehat dan makanan ringan kepada tukang ojek di simpang Pekayon Kecamatan Pekayon Jaya Bekasi Selatan pada Minggu (19 /4/ 2020). |
BEKASI.LENTERAJABAR.COM-Penanganan pandemi Covid-19, bukan hanya tanggungjawab pemerintah tetapi tanggungjawab bersama seluruh elemen masyarakat, termasuk juga kalangan legislatif. Untuk itu, maka DPRD Jabar telah membentuk #Satgas Lawan Covid-19 DPRD Jabar.
Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPRD Jabar,Waras Warsito, SH (FPDI Perjuangan), mengatakan, Satgas Lawan Covid-19 DPRD Jabar dibentuk berdasarkan Surat Keputusan dari Satgas Lawan Covid-19 DPR RI No. 008/KPTS/SATGAS/DPR-RI/IV/2020 tertanggal 13 April 2020 tentang penetapan susunan pengurus Satgas Daerah Lawan Covid-19 provinsi Jawa Barat tahun 2020.
SK Satgas Lawan Covid-19 DPRD Jabar ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani oleh Koordinator Satgas Lawan Covid-19, Dr.Ir.Sufmi Dasco Achmad, SH, MH yang juga Wakil Ketua DPR RI.
Mengimplementasikan Hal tersebut Anggota DPRD Jawa Barat, Waras Wasisto yang juga Koordinator Satgas Lawan Covid-19 DPRD Jabar membagikan ratusan masker bagi pengendara ojek online maupun ojek pangakalan di simpang Pekayon Kecamatan Pekayon Jaya Bekasi Selatan pada Minggu (19 /4/ 2020).
Politisi senior partai berlambang banteng moncong putih ini mengatakan kegiatan bagi-bagi masker dan minuman sehat dan makanan ringan tersebut sudah yang kesekian kali dilakukan legislator daerah pemilihan (dapil) Jabar VIII meliputi Kota Depok-Bekasi ini.
Lebih lanjut dikatakan anggota komisi I ini,kegiatan kali ini sasaran kita para pengemudi ojol dan juga opang termasuk supir angkot. Mereka lah yang setiap hari bersentuhan dengan masyarakat melayani masyarakat. Makanya tadi kita bagikan juga kepada para penumpang agar selalu menggunakan masker dalam aktifitasnya,tutur mantan Ketua Fraksi DPRD Jabar periode 2014-2019 ini.
Saat dimintai tanggapannya terkait soal bantuan sosial dampak Covid-19 dari pemerintah daerah provinsi (pemdaprov) Jawa Barat terutama soal pendataan warga calon penerima yang menjadi ricuh,Waras menyatakan, kalau bantuan provinsi kan data nya dari Pemkot Bekasi.
Ditambahkan Waras,iya provinsi mana punya data,menurutnya pemkot yang mengusulkan data warganya. Makanya saya minta bansos itu ditunda dulu jika data yang disampaikan belum valid,tegas mantan aktivis buruh ini seraya berharap bantuan yang diberikan kepada warga terdampak covid 19 bisa tepat sasaran dan tidak ada diskriminasi.
Waras mengaku heran kenapa pembagian sembako di Kota Bekasi harus ada tahap satu dan tahap selanjutnya."Saya juga ga tau kenapa ada tahap satu dalam pembagian sembako di Kota Bekasi. Kalau data nya tidak valid dan tidak tepat sasaran nanti akan ribut lagi tahap kedua nya. Lalu nanti tahap ketiga ribut juga,"pungkas mantan bendahara DPD PDIP Provinsi Jawa Barat ini.(Rie/Red)
