.

Bupati/Wali Kota di Jabar Diminta Usulkan RTM Penerima Bantuan Penanggulangan COVID-19

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar  Setiawan Wangsaatmaja
BANDUNG.LENTERAJABAR.COM,- Pemerintah Daerah Provinsi (Pemdaprov) Jawa Barat (Jabar) akan menggelontorkan anggaran Rp 3 hingga 5 triliun rupiah untuk bantuan senilai Rp500 ribu/bulan bagi keluarga rawan miskin baru terdampak COVID-19.

Bantuan Rp 500 ribu yang rencananya diberikan selama dua bulan dan maksimal empat bulan ini satu per tiganya berupa tunai dan mayoritas atau sisanya adalah bantuan dalam bentuk bahan pangan.

Untuk itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jabar sekaligus Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Coronavirus Disease 19 (COVID-19) Jawa Barat Setiawan Wangsaatmaja meminta bupati/wali kota 27 daerah di Jabar untuk melakukan tiga hal lewat Surat Pemberitahuan Nomor 400/1763/BAPP yang ditandatangani pada 31 Maret 2020.

Pertama, Setiawan meminta bupati/wali kota untuk melakukan pemadanan data by name by address Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DKTS) Tahun 2020 kepada Dinas Sosial masing-masing.

"Data by name by address RTM dalam DKTS Tahun 2020 ini akan disampaikan kepada pengelola DKTS 2020 Kabupaten/Kota secara online (dalam jaringan)," ucap Setiawan di Kota Bandung, Kamis (2/4/2020).

Kedua, lanjut Setiawan, bupati/wali kota diminta menyampaikan prelist data non-DKTS by name by NIK (Nomor Induk Kependudukan) RTM terdampak COVID-19 dengan kriteria sebagai pekerja berpenghasilan harian baik ber-KTP Jabar maupun luar Jabar.

"Ada beberapa (bidang pekerja), yaitu satu, pekerja di bidang perdagangan dan jasa. Dua, (pekerja) di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya, dan tangkap. Tiga, di bidang pariwisata. Empat, di bidang transportasi. Lalu lima, pekerja di bidang industri. Kelima pekerja itu semuanya yang berskala usaha mikro dan kecil," tutur Setiawan.

"Dan kriteria terakhir (keenam), yaitu penduduk yang bekerja sebagai pemulung," tambahnya.

Arahan ketiga Setiawan kepada para bupati/wali kota dalam surat tersebut, yakni menyampaikan hasil dua arahan sebelumnya sebagai usulan kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

"Usulan tersebut disampaikan paling lambat Senin, 6 April 2020, juga secara online," ucap Setiawan.

Dirinya pun memastikan, pemberian bantuan bagi keluarga rawan miskin baru terdampak COVID-19 dilakukan secara tepat dengan merujuk hasil pemadanan data by name by address RTM dalam DKTS Tahun 2020 dan prelist data non-DKTS by name by NIK RTM terdampak COVID-19.

"Hal ini dalam rangka penanganan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi global (COVID-19) di Jabar kepada masyarakat miskin yang belum menerima bantuan sosial pangan serta masyarakat rentan miskin berdasarkan DKTS 2020," kata Setiawan.

"Karena sesuai arahan gubernur, bantuan tidak diberikan bagi penerima Kartu Sembako dan PKH yang selama ini rutin mendapatkan bantuan dari APBN (pemerintah pusat)," ujarnya.

Setiawan mengatakan, Pemdaprov Jabar melalui Dinas Sosial Provinsi Jabar memantau dengan ketat pemadanan data tersebut agar bantuan sosial pangan bisa tepat sasaran, merata, dan tidak ada warga yang menerima bantuan ganda.

"Jadi memang betul-betul yang menerima bantuan ini adalah pekerja yang sesuai kriteria dan data dibuat secara objektif oleh masing-masing kepala daerah," ucap Setiawan.

Adapun dalam rapat terbatas bersama Presiden Republik Indonesia melalui video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Kamis (2/4), Gubernur Jabar Ridwan Kamil menyatakan, insentif sebesar Rp500 ribu berbentuk tunai dan pangan itu merupakan upaya Pemdaprov Jabar dalam mem-back-up bantuan pemerintah pusat kepada masyarakat miskin terdampak COVID-19.

"Sesuai arahan presiden, kita harus kompak. Kalau 25 persen terbawah ekonomi sudah diberikan kartu sembako dan Kartu PKH (oleh pusat), maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan meng-cover golongan…
[15:59, 4/2/2020] Karina Rilis: Satu Bulan, 11 Pasien di Jabar Sembuh COVID-19

KOTA BANDUNG - Dokter di rumah sakit rujukan COVID-19 Jawa Barat berhasil membantu 11 pasien warga Jabar sembuh dari SARS-CoV-2 selama kurun waktu satu bulan terakhir.

Di Jawa Barat ada sembilan rumah sakit Lini 1 yang menjadi rujukan COVID-19, yakni RSU Dr Hasan Sadikin Bandung, RSTP Dr. Rotinsulu Bandung, RS Tk. II Dustira Cimahi, RSU Dr Slamet Garut, RSU Gunung Djati Cirebon, RSU R Syamsudin Sukabumi, RSUD Indramayu, RSUD Subang, dan RSUD dr Chasbullah Abdulmadjid Bekasi.

Rumah sakit Lini 1 ini didukung oleh 26 rumah sakit Lini 2, terdiri dari 21 RSUD kabupaten/kota dan lima RSUD UPTD Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. 

Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan pasien positif pertama korona di Indonesia pada 2 Maret 2020, jumlah orang dalam pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP), terkonfirmasi positif terus bertambah di Jabar terus. 

Namun nyatanya 11 pasien positif berhasil sembuh dalam satu bulan terakhir dan ini adalah berita baik yang dapat menjadi inspirasi banyak orang. 

Data dari https://pikobar.jabar.go.id hingga Kamis (2/4/20) pukul 13.00 WIB, pasien sembuh di Indonesia ada 103 orang. Angka yang sembuh di Jabar 11 orang atau mencapai 10,6 persen dari angka nasional. 

Jumlah ODP yang selesai dipantau dan PDP yang diawasi di Jabar menunjukkan angka menggembirakan. Pada periode yang sama, ada 3.254 ODP atau 20,72 persen selesai dipantau dari total 15.707 orang. Pada saat yang sama ada 278 PDP atau 26,1 persen selesai diawasi dari total 1.069 pasien. 

COVID-19 menyerang tidak mengenal pekerjaan, latar belakang, dan status sosial. Dari mulai masyarakat biasa, artis, hingga pejabat publik dapat terkena. 

Salah satu pejabat publik yang positif COVID-19 dan terbuka kepada publik adalah Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Pengumuman Yana dilakukan lewat akun Instagramnya pada 24 Maret 2020 dan segera menjadi trending topics di media formal dan sosial. 

Setelah sempat dirawat selama beberapa hari di rumah sakit di Kota Bandung, pada 27 Maret 2020 Yana dinyatakan negatif COVID-19 dan saat ini sedang mengisolasi diri di rumah pribadi kawasan Bandung Utara. Yana hingga kini belum bertemu dengan keluarganya dan saat ini hanya ditemani seorang asisten rumah tangga. 

Dalam akun Instagramnya, Yana mengucapkan terima kasih kepada perawat, dokter, dan semua pihak yang telah membantunya sembuh. Menurutnya, untuk sembuh dari COVID-19 adalah perjuangan berat. Yana bersyukur dalam melewati masa- masa sulit tersebut. 

“Meskipun sangat berat perjuangan melawan korona COVID-19 tapi berkat seluruh doa alhamdulillah saya bisa melewati proses yang sangat berat ini,” kata Yana.

Untuk itu Yana mengimbau seluruh masyarakat agar mematuhi apa yang sudah diatur oleh pemerintah baik di pusat provinsi maupun kota agar warga terhindar dari COVID-19. “Kita harus terus menjaga jarak, terus mengisolasi diri (Phisycal Distancing), terus melakukan gerakan hidup sehat, dan selalu menjaga kesehatan,” kata Yana.

Kesembuhan Yana dari COVID-19 tentunya dapat menjadi inspirasi bagi semua orang di tengah wabah ini. Bahwa tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Manusia hanya perlu berusaha optimal dan tentu ada jalan. Kisah sembuh pasien COVID-19 adalah berita baik. Begitu pun keterbukaan dari berbagai publik figur dan pejabat yang dinyatakan positif COVID-19. 

Selain Yana Mulyana, Wali Kota Bogor Bima Arya sudah lebih dahulu mengumumkan secara terbuka kepada publik. Kemudian Bupati Karawang Cellica bersama ajudan dan stafnya. 

Pemerintah Provinsi Jawa Barat sangat mengapresiasi keterbukaan para pejabat publik tersebut. Tapi pada saat yang sama menghormati privasi orang - orang yang memilih tidak terbuka. 

Keterbukaan dapat memudahkan orang - orang yang masuk ke dalam lingkaran pergaulan dapat bersikap dengan melakukan tes proaktif baik secara mandiri maupun ikut program program Pemda Provinsi Jawa Barat melalui tes masif baik dengan rapid test maupun swab test. 

Dengan keterbukaan, Pemda Provinsi Jawa Barat bersama pemkab/pemkot semakin mudah memetakan secara epidemologi dan membuat kebijakan yang tepat untuk menghentikan rantai penyebaran virus ini.(Rls/Gun)