Notification

×

Iklan

Iklan

Pemprov Gelar KOPDAR , Sarana Komunikasi Bupati/ Walikota se Jabar Sinergikan Program Pembangunan

Jumat, 01 Maret 2019 | 16:30 WIB Last Updated 2019-03-02T23:06:18Z
BANDUNG,LENTERAJABAR.COM,- Pemerintah Provinsi (pemprov) Jawa Barat,kembali  akan menggelar Forum Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (KOPDAR) pada tanggal 4-5 Maret tahun 2019 di Green Forest Resort Cihideung Parongpong Kabupaten Bandung Barat.

Pertemuan  Gubernur dengan Bupati/ Walikota ini pertemuan kedua,sebelumnya digelar pada tahun 2018 lalu.kegiatan ini diikuti para kepala daerah kabupaten/ kota se Jawa Barat serta perangkat daerah provinsi Jawa Barat

Kepala Biro Pemerintahan dan Kerjasama Setda prov. Jawa Barat Dani Ramdan mengatakan, kegiatan ini merupakan lanjutan dari Forum Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan umum dalam rangka Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (KOPDAR GWPP), yang dilaksanakan pada tahun 2018.

“KOPDAR GWPP 2018 dilaksanakan di empat wilayah, dengan tujuan menjalin silaturahmi dan komunikasi serta sosialisasi PP 33/ 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,” kata Dani pada acara Jabar Punya Informasi (Japri) di Gedung Sate jalan Diponegoro kota Bandung, Jum’at (1/3/2019).

Menurutnya, KOPDAR tahun 2019 akan diselenggarakan per triwulan. Untuk triwulan I, mengangkat tema Sinkronisasi Program Pembangunan di Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/ Kota se Jawa Barat tahun 2020.

“Pada kesempatan ini, Bupati dan Walikota mempresentasikan program sesuai dengan urgensi dan prioritas di daerahnya masing-masing, yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang,” ujar Dani.

Ia menuturkan, perencanaan pembangunan diangkat sebagai topik, karena bertepatan dengan akan digelarnya musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). Namun demikian, ia menyatakan KOPDAR bukan lembaga perencanaan tapi lebih kearah silaturahmi dan komunikasi.

“Kami sudah bicara dengan Kepala Bappeda, Kopdar triwulan I ini disepakati membahas perencanaan pembangunan, sehingga dijadikan sebagai bagian dari rangkaian pra musrenbang yaitu sesi pembahasan kebijakan,” pungkas Dani.

×
Berita Terbaru Update