Menurut sekretaris komisi V yang membidangi kesra ini, bantuan stimulan kewirausahaan menjadi aspirasi masyarakat untuk menanggulangi jeratan warga yang terjebak pada pusaran praktek bank keliling (rentenir-red) untuk membantu masalah keuangan warga yang berkedok koperasi.
Menurutnya, jasa keuangan yang berkedok koperasi itu dinilai merugikan masyarakat yang sudah meresahkan perekonomian warga. Karena itu, dirinya meminta ada tindakan tegas dari Pemerintah Kabupaten Karawang untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
Warga seolah-olah dihantui oleh keberadaan rentenir tersebut. Misalnya ada orang yang meminjam satu juta, hitungannya menjadi dipotong Rp 100 ribu untuk administrasi, kemudian pengembaliannya ditambah bunga membengkak hingga mencapai Rp 1,5 juta, .
Lebih lanjut hadi menyatakan, aspirasi yang tidak kalah penting disampaikan warga mengenai pendidikan atau sekolah gratis. Harus ada upaya komunikasi dari Gubernur Pemprov Jabar kepada kepala daerah kabupaten/kota untuk memberdayakan kembali Biaya Operasional Sekolah (BOS-red) daerah dan prosedurnya dibuat mudah.
“Yang jelas gubernur dan Pemprov Jabar harus bisa memfasilitasi hal ini dengan mekanisme yang dipermudah,” kata Ahad.
Dirinya berharap, ditahun politik ini semua anggota dewan khususnya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dapat mengadvokasi kepentingan masyarakat dengan baik. Termasuk mengawal untuk mengatasi jalan yang memerlukan perbaikan, pembangunan mushola dan fasilitas umum lainnya.
“Dukungan masyarakat ini semata-mata mengharapkan hadirnya pemerintah dalam kepentingan masyarakat,” pungkas politisi partai berlambang bulan sabit kembar ini.(Ari/Red)
