Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady mengatakan, pemindahan semua OPD ke Tegal Luar pasti akan menimbulkan masalah yang sama yaitu kemacetan terlebih tegela luar merupakan Transit Oriented Development (TOD) PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
"Kan nanti ada pintu exit trans tol ke Tegal Luar nah disitu nanti tidak akan akan sepi lagi. Sekarang saja terlihat lancar nanti pasti rame dan akan memacetkan arus juga," kata Daddy saat dihubungi, Senin (25/2//2019)
Kemudian Daddy menjelaskan, terkait posisi kantor OPD lingkup pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang tercecer saat ini, hal tersebut juga bukan menjadi alasan yang tepat. Menurut Daddy, zaman sekarang urusan koordinasi antar OPD atau bahkan dengan Gubernur itu bisa dengan sistem virtual.
"Pemprov Jabar kan sudah Musrenbang virtual, artinya sama saja kan dengan kepala dinas yang tidak harus selalu datang, jangankan kepala dinas, RW saja untuk koordinasi di beri handphone," ujarnya.
Selain itu, Daddy menuturkan, pemindahan pusat pemerintahan itu akan melakukan pemabangunan kantor baru hal tersebut tidak mudah dilakukan, karena nantinya akan berkaitan dengan lahan dan berbagai masalah yang bersentuhan dengan masyarakat.
"Artinya wancana pemindahan pusat pemerintah ini disinyalir ada konflik kepentingan karena akan ada proyek baru disitu," ucapnya.
Terlebih kata Daddy, kantor OPD provinsi Jawa Barat seluruhnya masih terlihat layak pakai untuk digunakan menjalankan roda pemerintahan. Bahkan kata Daddy, beberapa bangunan yang dijadikan kantor OPD Provinsi Jawa Barat memiliki nilai sejarah yang bagus.
"Misalnya kantor Dinas Pariwisata itu kan bangunan Heritage berada dijalan RE Martadinata. Apalagi kantor Dinas Bina Marga dan Tata Ruang yang berada di Jalan Asia Afrika dan menjadi titik nol Kilometer Bandung," kata Daddy.
Bukan hanya itu Daddy juga menjelaskan, bahwa wacana pemidahan pusat pemerintahan provinsi Jawa Barat ke Tegal Luar tidak ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018, bahkan sampai saat ini belum ada Pansus untuk mebahasan hal itu.
"Ya itu hanya sekedar kenginan saja, kami pun belum pernah diajak diskusi," ucap dia.
Daddy menambahkan, sebetulnya isu soal pemindahan pusat pemerintah bukan wacana baru, sebelumnya juga pernah ada wancana pindah ke kawasan Walini kabupaten Bandung Barat, kemudian wacana pindah ke Majalengka di kawasan aero city Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) karena ada lahan sekitar 3.480 hektar.
"Jadi wacana-wacana pemidahan pusat pemerintah ini bukan yang pertama kali. Bahkan dalam site plan Tegalluar itu ada rumah dinas Gubernur namun pada waktu itu kami sudah tolak," pungkas Daddy politisi senior partai Gerindra ini.(Ari/Red)
