Apresiasi berupa penganugerahan Piagam Penghargaan Pemerintah RI, yang diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Jabar Yuniar Yanuar Rasyid kepada 25 dari 28 pemerintah daerah yang LKPD nya memperoleh WTP.
"Apresiasi itu dimaksudkan untuk terus menumbuhkan komitmen dan budaya secara berlanjut dalam membangun akuntabilitas pada pengelolaan keuangan negara," kata Yuniar di Gedung Dwi Warna DJPb Jabar, Bandung, Rabu (31/10).
Pemda yang mendapatkan opini WTP pada 2017 diantaranya Provinsi Jabar, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karwang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Pangandaran.
Sementara sisanya yakni Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Tasikmalaya, Kota Cimahi dan Kota Banjar.
Sedangkan tiga daerah lainnya masih mendapatkan opini Wajar Dalam Pengecualian dari BPK. Pemda tersebut adalah Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Bandung.
Menurut Yuniar, hasil capaian LKPD dengan perolehan opini WTP patut disyukuri. Pasalnya capain tersebut memiliki makna LKPD telah disajikan secara wajar atas aspek material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Selain itu, lanjut Yuniar, pemda yang meraih WTP telah melaksanakan sistem pengendalian internal yang efektif. Juga, LKPD telah diungkapkan secara memadai dan telah dipenuhinya seluruh ketentuan perundangan yang berlaku.
"Dari sisi ini juga diharapkan terdapat usaha berlanjut untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan integritas para pengelola keuangan, dan yang teramat penting adalah tercapainya aspek manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," ungkap Yuniar.
Di balik itu, Yuniar tetap mengingatkan soal pemda yang meraih WTP. Pasalnya, capain tertinggi tersebut bukan berarti suatu institusi sudah bebas dari korupsi. Ancaman tindak pidana korupsi harus selalu diwaspadai dan dicegah.
"Apabila sampai terjadi akan sangat mencederai kepercayaan masyarakat kepada pemerintah selaku pengelola keuangan publik," ucap Yuniar.
Partisipasi semua pihak, lanjut Yuniar, baik dari pemerintahan maupun masyarakat luas sangat diperlukan untuk mengawal seluruh rangkaian proses pengelolaan keuangan negara.
"Hal itu penting untuk memastikan terwujudnya tata pemerintahan yang baik dan bersih," pungkas Yuniar.
Penyerahan piagam penghargaan tersebut turut dihadiri BPK RI Perwakilan Jabar Arman Syifa dan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum. Usai penghargaan, agenda dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi Kanwil DJPb dengan pemda se-Jabar.(Red)
