Kegiatan menghadirkan keynote speaker mantan kepala BKKBN Prof Haryono Suyono, dibuka Gubernur Jabar yang di wakil staf ahli Gubernur Jabar Sigit di dari juga Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.Dr. Dwi Listyawardani, Ir., M.Sc
Kepala perwakilan BKKBN Jabar Sukaryo Teguh Santoso mengatakan kegiatan review ini sangat strategis dan penting untuk mengetahui capaian dari program keluarga berencana dan pembangunan keluaraga untuk rencana strategis untuk pencapaian program KKBPK tahun 2018.Apa yang telah di lakukan dan seberapa besar capaian yang telah di capai.
Lebih lanjut dikatakannya, selain itu juga kita dapat mengetahui kendala yang dihadapi selama kurun waktu Semester I tahun 2018 dan juga solusi yang akan diambil guna kelancaran serta keberhasilan program di Semester II tahun 2018 terutama bidang vertilitas,kampung KB dan program Kementrian Desa yang besinergi dengan program KKBPK di pedesaan tuturnya kepada wartawan di sela-sela acara .
Sehingga katanya, akan dapat mengevaluasi dan membandingkan realisasi kegiatan dengan capaian (output) yang didapatkan selama 1 semester pada tahun 2018.
Penyelenggaraan Rakorda diharapkan akan meningkatkan dukungan, komitmen, koordinasi, integrasi, dan sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, dan mitra kerja, dalam penerapan kebijakan dan strategi Program KKBPK pada Kampung KB.
Diharapkan juga, dapat terjalin koordinasi yang sinergis antara BKKBN provinsi dengan OPD dinas pengendalian penduduk dan KB dalam meningkatkan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Kampung KB, katanya, menjadi lokus pembangunan keluarga dan perlu bersinergi dengan kegiatan dan program kementerian dan sektor lainnya. Hal ini merupakan kesempatan yang baik untuk mulai melakukan penguatan kerja sama dan kemitraan program KKBPK dengan mensinergikan berbagai kegiatan kementerian atau lembaga ke dalam lokus Kampung KB.
Teguh mengatakan saat ini jumlah Kampung KB yang sudah terbentuk 1.326 kampung yang tersebar di 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat. Sebanyak 625 Kampung KB didirikan bersumber dari APBN dan 700 Kampung KB bersumber dari APBD kabupaten serta kota.(Red)
Sehingga katanya, akan dapat mengevaluasi dan membandingkan realisasi kegiatan dengan capaian (output) yang didapatkan selama 1 semester pada tahun 2018.
Penyelenggaraan Rakorda diharapkan akan meningkatkan dukungan, komitmen, koordinasi, integrasi, dan sinergitas antara pemerintah, pemerintah daerah, para pemangku kepentingan, dan mitra kerja, dalam penerapan kebijakan dan strategi Program KKBPK pada Kampung KB.
Diharapkan juga, dapat terjalin koordinasi yang sinergis antara BKKBN provinsi dengan OPD dinas pengendalian penduduk dan KB dalam meningkatkan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
Kampung KB, katanya, menjadi lokus pembangunan keluarga dan perlu bersinergi dengan kegiatan dan program kementerian dan sektor lainnya. Hal ini merupakan kesempatan yang baik untuk mulai melakukan penguatan kerja sama dan kemitraan program KKBPK dengan mensinergikan berbagai kegiatan kementerian atau lembaga ke dalam lokus Kampung KB.
Teguh mengatakan saat ini jumlah Kampung KB yang sudah terbentuk 1.326 kampung yang tersebar di 27 kabupaten atau kota di Jawa Barat. Sebanyak 625 Kampung KB didirikan bersumber dari APBN dan 700 Kampung KB bersumber dari APBD kabupaten serta kota.(Red)
