( Closed Circuit Television) di titik kerawanan serta di perbanyak PJU (penerangan jalan umum).
DPRD Kota Bandung siap membantu aparat dari segi anggaran dan infrastruktur untuk menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif. Salah satunya dari aksi begal.
Anggota DPRD Kota Bandung Folmer Siswanto Silalahi mengatakan menghadapi tahun politik kerawanan sosial seperti kamtibmas diprediksi akan semakin meningkat. Sehingga perlu menjadi perhatian aparat keamanan.
"Tentunya aparat penegak hukum harus lebih konsentrasi dalam menjaga kamtimbas. Saya lihat dari sisi strategisnya, pergantian Kapolrestabes Bandung yang sekarang itu salah satu penugasan khususnya meningkatkan kamtibmas menjelang tahun politik," kata politisi partai berlambang Banteng Moncong putih ini kepada media di Bandung , Jumat (31/8/2018).
Kemunculan begal belakangan ini, kata Folmer, bisa terjadi karena dua faktor yakni kelengahan dari penegak hukum dan kelengahan pada korbannya sendiri. Sehingga bukan hanya aparat yang harus lebih waspada tetapi juga warga.
Ia akan mendorong agar pemerintah segera mengevaluasi kebutuhan infrastruktur penunjang seperti CCTV untuk memantau jalanan kota. Tidak hanya itu ia juga berharap keamanan di lingkungan seperti ronda kembali digencarkan.
"Bahkan kalau perlu anggarannya harus ditambah. Karena ini faktor yang menyebabkan berkurangnya operasi-operasi untuk patroli keamanan wilayah. DPRD Kota Bandung tentu akan dorong dari sisi penganggaran nya terlebih untuk meningkatkan peran masyarakat dan aparat penegak hukum dalam kegiatan kamtibmas," tutur dia.
Disinggung soal Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengajukan penambahan CCTV di anggaran perubahan, Folmer mengatakan itu sejalan dengan pemikirannya dan sebuah hal yang akan didukung penuh.
Bagi Folmer kebutuhan CCTV bagi kota metropolitan seperti Bandung menjadi sebuah keharusan. Sebab sebuah kota besar memiliki permasalahan yang kompleks termasuk soal kamtibmas. Keberadaan CCTV diharapkan bisa membantu kinerja kepolisian dari segi lalu lintas hingga kriminalitas.
"Kalau memang prosesnya bisa dipercepat di perubahan kita akan dorong. Kita akan dorong dari sisi anggaran. Karena itu (CCTV) kebutuhan dari pihak kepolisian bukan saja polisi lalulintas tapi reserse dan intelkam juga membutuhkan. Ciri kota modern dan maju, ya CCTV harus di mana-mana," ujar politisi PDIP itu.
Sementara itu di tempat terpisah saat diminta tanggapan terkait hal tersebut , Anggota DPRD Kota Bandung Ade Fahruroji mengatakan perlu ada kajian ulang terhadap efektifitas CCTV yang telah ada saat ini. Jika sudah dilakukan kajian maka hasilnya bisa diambil keputusan yang sifatnya mendesak.
Lebih lanjut dikatakan politisi partai Hanura ini,kalau evaluasi sudah dilakukan kenapa tidak kita melakukan perbaikan. Ketika diperlukan kenapa tidak untuk dianggarkan kembali,pungkas Ade.
(Red)
