BANDUNG,LENTERAJABAR.COM-Menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 27 Juni mendatang, para pemilih diharapkan mencermati pasangan calon. Pertama, figur atau ketokohan Paslon memiliki integritas, kapasitas, pengalaman, keluasan jaringan, serta keberpihakan kepada rakyat. Kedua, visi, misi, dan program.
Ketiga dukungan parpol. Keempat, strategi atau cara memenangkan kompetisi, dan kelima ketika kalah tetap setia mengabdi kepada masyarakat .
Hal itu mengemuka pada acara sosialisasi Pilgub Jabar 2018 di Aula Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Jl. Merdeka Bandung, Sabtu (2/6). Kegiatan sosialisasi ini diikuti puluhan mahasiswa dan komunitas agama.
Hal itu mengemuka pada acara sosialisasi Pilgub Jabar 2018 di Aula Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Jl. Merdeka Bandung, Sabtu (2/6). Kegiatan sosialisasi ini diikuti puluhan mahasiswa dan komunitas agama.
Menurut guru besar ilmu hukum Unpar, Prof. Asep Warlan, kecermatan diperlukan agar pemimpin terpilih benar benar bisa membawa perubahan. "Apalagi pilkada terkait dengan peristiwa politik, hukum, budaya, akademik, dan peristiwa ekonomi, yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat," ujarnya.
Sedangkan Komisioner KPU Jabar Divisi SDM dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Nina Yuningsih menilai perlunya pemahaman terhadap paslon merupakan hasil riset sekitar tahun 2016. "Selama ini visi, misi, dan program Paslon selalu luput dari perhatian," jelasnya.
Materi yang dikampanyekan Paslon pun cenderung janji-janji yang sulit direalisasikan karena tidak relevan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah). "Oleh karena itu, sering ada perbedaan antara yang dikampanyekan dengan saat seorang pemimpin terpilih," ungkapnya.
Sementara itu narasumber lainnya, Heri Susilawati menegaskan pemilu biasanya terkendala keengganan dan ketidaktahuan masyarakat pemilih. Oleh karena itu ia menawarkan lima cermat memahami visi, misi, dan program (VMP) Paslon yakni : dapat mengatasi persoalan-persoalan di Jawa Barat, strategi dalam melaksanakan VMP, orientasi pelayanan dan bukan kekuasaan, rekam jejak, serta ruang bagi masyarakat untuk ikut melaksanakan pengawasan.(Red)
