Sektor pendidikan berdasarkan kajian Pansus AMJ,merekomendasikan beberapa catatan, terutama soal aset yang meruapakan peralihan dari kewenangan Kab/kota ke provinsi. Karena ada beberapa sekolah yang ditemukan Tim Pansus belum memiliki aset. Untuk itu kedepan kita berharap, masalah SMA/SMK sudah sepenuhnya menjadi kewenangan provinsi, dan mengatasi segala permasalahan yang ada terutama soal aset.
Untuk pemerintaan mutu pendidikan di Jabar, Dewan mendukung rencanakan Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan untuk melakukan pertukaran guru. Seperti, guru-guru berprestasi dikota ditugaskan ke desa, dan sebaliknya. Bahkan kita juga mendorong, untuk peningkatan kualitas tenaga pengajar dan kependidikan, baik itu melalui pengiriman untuk tugas belajar, atau mengikuti berbagai pelatihan dan pendidikan.
Menurut wakil rakyat ,baik diselenggarakan oleh Provinsi maupun Pusat ( Nasional). Termasuk juga penambahan ruang kelas baru (RKB) dan membangun unit sekolah baru (USB) di tingkat kecamatan yang belum memiliki SMA atau SMK Negeri.
Selain itu kita juga mendorong anggaran untuk menambah sarana-prasarana seperti pengadaan Komputer, agar pada saat pelaksanaan USBN dan UN seutuhnya menggunakan komputerisasi. Sehingga tahun-tahun berikutnya tidak ada lagi sekolah menerapkan UN Pensil Kertas (UNPK) dan bahkan tidak ada lagi pelaksanaan UNBK dibagi dalam dua sampai tiga sesi ujian.
Khusus masalah lingkungan Ineu mengatakan, bahwa DPRD Jabar telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi vertikal, baik dengan Kodam Siliwangi, Polda Jabar dan Kejaksaan. Hal ini penting agar permasalahan kerusakan Sungai Citarum dapat diatasi dan program Citarum Harum terus berlanjut.
Ditambahkan politisi senior partai berlambang banteng moncong putih ini,karena program Citarum Harum kini bukan hanya program provinsi Jabar tapi sudah menjadi program Nasional yang langsung di pimpin Menko Kemaritiman.
Untuk itu guna menjaga kondusifitas Jabar, kita juga mendukung anggaran sektor keamanan kepada Polda Jabar dan Kodam Siliwangi,pungkas mantan sekretaris komisi IV ini.(Ari/Red)
