Dalam rangka menyuarakan hal tersebut, DPP PKS mengutus delegasinya untuk mendatangi Kantor Perwakilan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) di Indonesia hari ini. Pada kesempatan tersebut Sukamta yang juga Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS mengharapkan PBB untuk segera menyikapi hal tersebut.
"Kita berharap kepada PBB agar segera bersikap tegas terhadap arogansi pemerintahan Trump dalam keputusan pemindahan Kedutaan besarnya, agar Trump membatalkan rencananya itu, mengingat mayoritas anggota PBB telah menolak pada voting tanggal 21 Desember 2017 termasuk di antaranya 4 negara yang memiliki hak veto," ujar Sukamta.
Sukamta menegaskan bahwa Trump jelas akan melanggar puluhan resolusi tentang Yerusalem diantaranya 15 resolusi DK PBB, 7 resolusi Majelis Umum PBB, dan 6 resolusi UNESCO. Hal ini dapat menurunkan kredibilitas PBB sebagai lembaga pemelihara perdamaian dunia. Langkah Trump ini telah mencoreng dan merusak tatanan hubungan internasional dan berpotensi menimbulkan konflik baru di kawasan Timur Tengah.
"Kami juga mendorong seluruh elemen bangsa untuk melakukan aksi nyata terhadap keputusan Pemerintahan Trump terkait Yerusalem seperti penyebaran informasi sesungguhnya tentang kebiadaban Zionis Israel, menyemarakkan edukasi terkait kota bersejarah Al Quds, melakukan gerakan sosio-kultural yang serius dan mendukung trrus usaha pemerintah RI yang memperjuangkan kemerdekaan Palestina ," ujar Anggota DPR RI asal Yogyakarta ini.
Turut hadir dalam rombongan delegasi DPP PKS ke Kantor Perwakilan PBB hari ini di Jakarta :
1. Sukamta, Sekretaris Fraksi PKS dan Ketua BPPLN DPP PKS
2. Ledia Hanifa, Kabid Humas DPP PKS dan Wakil Ketua FPKS
3. Habieb Aboe Bakar Al Habsyi, Wakil Ketua FPKS dan Kawilda Kalimantan
4. Rafi Munawwar, Pimpinan BKSAP DPR RI dan Ketua Kaukus Parlemen Untuk Al-Aqsa. (Rls/Red)
