SUMATERA BARAT,LENTERAJABAR.COM-Anggota MPR RI Hermanto menyebutkan, pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan implementasi hak demokrasi rakyat untuk menyalurkan suara dalam memilih kepala daerah. Namun sejauh ini masyarakat abai mengkaitkan pilkada dengan nilai-nilai Pancasila.
“Perilaku memilih menjadi kehendak bebas tanpa terikat dengan nilai dan etika. Tidak jarang ditemui di berbagai daerah pada saat dan setelah pilkada, terjadi konflik dan komplikasi relasi sosial. Hal ini jelas berdampak pada kohesifitas sosial, kehidupan berbangsa menjadi lemah”, ujar Hermanto dihadapan sekitar 150 orang peserta kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Aula Kantor Wali Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Selasa (17/4).
Elit politik dan masyarakat, lanjutnya, perlu menyadari bahwa perilaku memilih wajib didasarkan pada nilai dan etika Pancasila. “Dalam Pancasila terdapat pedoman dasar dalam berdemokrasi yaitu musyawarah mufakat. Semangat musyawarah mufakat ini hendaknya melekat secara inheren pada kehendak setiap individu yang diwujudkan menjadi kehendak kolektif masyarakat untuk memilih kepala daerah sehingga pelaksanaan pilkada menjadi berkualitas”, papar anggota MPR dari FPKS ini.
Lebih jauh ia menghimbau kepada para elit dan masyarakat, meskipun berbeda pilihan (dalam pilkada, pemilu legislatif dan pilpres), haruslah tetap menjaga nilai persatuan sebagai upaya mewujudkan sila ketiga dalam Pancasila yaitu persatuan Indonesia. “Dengan demikian NKRI akan terjaga, tetap langgeng dan abadi”, pungkas anggota MPR dari dapil Sumatera Barat ini.(Red/Rls)
“Perilaku memilih menjadi kehendak bebas tanpa terikat dengan nilai dan etika. Tidak jarang ditemui di berbagai daerah pada saat dan setelah pilkada, terjadi konflik dan komplikasi relasi sosial. Hal ini jelas berdampak pada kohesifitas sosial, kehidupan berbangsa menjadi lemah”, ujar Hermanto dihadapan sekitar 150 orang peserta kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Aula Kantor Wali Nagari Balimbing, Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, Selasa (17/4).
Elit politik dan masyarakat, lanjutnya, perlu menyadari bahwa perilaku memilih wajib didasarkan pada nilai dan etika Pancasila. “Dalam Pancasila terdapat pedoman dasar dalam berdemokrasi yaitu musyawarah mufakat. Semangat musyawarah mufakat ini hendaknya melekat secara inheren pada kehendak setiap individu yang diwujudkan menjadi kehendak kolektif masyarakat untuk memilih kepala daerah sehingga pelaksanaan pilkada menjadi berkualitas”, papar anggota MPR dari FPKS ini.
Lebih jauh ia menghimbau kepada para elit dan masyarakat, meskipun berbeda pilihan (dalam pilkada, pemilu legislatif dan pilpres), haruslah tetap menjaga nilai persatuan sebagai upaya mewujudkan sila ketiga dalam Pancasila yaitu persatuan Indonesia. “Dengan demikian NKRI akan terjaga, tetap langgeng dan abadi”, pungkas anggota MPR dari dapil Sumatera Barat ini.(Red/Rls)
