Notification

×

Iklan

Iklan

DPRD Jabar Minta Pemprov Benahi BUMD

Selasa, 24 April 2018 | 12:17 WIB Last Updated 2018-04-25T05:17:56Z
BANDUNG,LENTERAJABAR.COM-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat segera membenahi sektor Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang masih bermasalah.

Permintaaan tersebut mengemuka usai Pansus I DPRD Jabar melakukan rapat koordinasi dengan unsur Pemprov Jabar di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Senin (24/4). Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk konfirmasi terkait LKPJ 2017 dan LKPJ AMJ 2013-2018 Gubernur Jawa Barat.

Ketua DPRD Jabar, Ineu Purwadewi Sundari mengatakan, terkait permasalahan BUMD, pihaknya melalui Komisi III akan terus melakukan evaluasi dan pengawasan.

"Agar ke depan BUMD di Provinsi Jawa Barat bisa berjalan dengan baik," kata Ineu kepada wartawan di gedung dewan jalan Diponegoro no 27 Kota Bandung, Selasa (24/4).

Menurutnya, rapat pembahasan penting dilakukan sebagai langkah konfirmasi penjelasan kepada Gubernur Jawa Barat dalam rangka pelaksanaan tugas Pansus I DPRD Jabar.

"Ada dua hal, yang pertama LKPJ tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Gubernur Jawa Barat. Secara teknis visi misi gubernur paham, sehingga kemarin Pansus berdiskusi dengan gubernur terkait dengan program-program yang sudah dilakukan," jelas Ineu.

Selain itu, lanjut Ineu, pada kesempatan tersebut juga dilakukan pembahasan persiapan rekomendasi-rekomendasi yang akan disampaikan pada rapat paripurna mendatang mengenai Laporan Pansus I tekait LKPJ Tahun 2017 dan LKPJ AMJ Tahun 2013-2018 Gubernur Jawa Barat.

"Ada beberapa hal yang menjadi catatan pada rapat pansus gubernur ini di antaranya pembangunan monumental yang harus segera diselesaikan, kemudian pembenahan terhadap aset provinsi yang di dalamnya terdapat BUMD," ujar Ineu.

Ketua Pansus I Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) TA 2017 dan Akhir Masa Jabatan
(AMJ) DPRD Jabar, Gatot Cahyono menyatakan bahwa pembenahan BUMD akan menjadi "Pekerjaan Rumah (PR)" untuk Gubernur Jabar 2018-2023.


DPRD Jabar menilai BUMD harus bisa memberikan kontribusi lebih pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). BUMD tidak efektif lebih baik digabung atau merger.

Menurut politisi senior FPDIP ini,BUMD kita (pemprov-red) faktanya memang ada yang jalan bagus, setengah bagus, semaput. Sudah sampai ke tingkat seperti itu dan banyak juga anak perusahaannya yang tidak jalan," jelas Gatot dalam rapat kerja.

Ditambahkan wakil rakyat daerah pemilihan Ciamis ini,"Saya kira hal ini "PR" buat Gubernur yang akan datang," pungkasnya mantan aktivis GMNI ini 

Sementara itu, Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan mengatakan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut evaluasi LKPJ Tahun 2017 dan AMJ 2013-2018 yang telah dilakukan oleh Pansus I DPRD Jabar.

"Apa yang sudah didiskusikan dengan komisi-komisi, juga kita diskusikan lagi semacam di konfirmasi lagi," ucap Aher sapaan akrabnya.

Aher menjelaskan, terkait pembenahan BUMD pihaknya sudah melalukan sejak 2008 lalu. Sebagian sudah berhasil, yang lainnya masih pada tahap penyehatan.

"Saya kira ke depan kita harus punya orientasi, BUMD ini harus dipantau terus disehatkan dan dirasionalkan," ujar Aher.

Permasalahan yang dialami saat ini, menurut Aher, terdapat pada tidak efektifnya sumber daya manusia di beberapa BUMD.
"Ini juga menjadi beban bagi BUMD sampai hari ini kami tidak berani melakukan tindakan PHK, jadi kita katakan harus ada penyelesaian meskipun akhirnya berdampak pada penyelesaian," pungkas Aher.(Red)
×
Berita Terbaru Update