Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar Sikapi Program Kerja Pemerintah

BANDUNG,LENTERAJABAR.COM-Di Era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) Pembangunan fisik gencar dilakukan berupa infrastruktur mulai dari jalan tol,dermaga,bandara udara dan lain-lain.

Disikapi Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Oleh Soleh, politisi muda ini menilai Jokowi terlalu fokus terhadap infrastruktur. Namun, di sisi lain banyak yang belum tergarap,jelasnya kepada wartawan di gedung dewan jln Diponegoro no 27 kota Bandung,Kamis (15/3).

Menurut Oleh,kepemimpinan Jokowi hari ini fokus terhadap infrastruktur, sementara terkait pengayoman, perlindungan, kehadiran dan advokasi terhadap lembaga-lembaga keagamaan bukan tidak ada tapi dirasa masih kurang,papar wakil rakyat daerah pemilihan  Jabar 11 Kabupaten dan Kota Tasikmalaya serta Garut ini.

Lebih lanjut dikatakan Oleh,seyogyanya masyarakat meskipun tidak diajarkan oleh agama tetapi oleh naluri manusia, di samping perlu kebahagiaan lahir, juga perlu kebahagiaan bathin.Ketika salah satu bagian tersebut tidak terpenuhi, kata Oleh, gejolak sering kali timbul dimasyarakat akibat kebijakan yang diterapkan Jokowi.

"Sehingga terjadilah gejolak-gejolak semacam demo 212. Tentu mereka juga ingin keadilan karena keadilan yang dituntut bukan hanya hukum tetapi bagaimana sosialnya juga terpenuhi," jelas pria yang menjabat wakil Bendahara di DPW PKB Jawa Barat ini.

Ditambahkan selain itu, ketika pemerintah hadir di kalangan para pendidik, menurut Oleh, kabinet kerja itu hanya hadir di pendidikan formal saja, tetapi non formalnya tidak demikian. Bahkan di nomenklaturnya bukan urusan wajib, namanya hanya sebatas hibah bantuan.

"Kalau misalkan hibah bantuan ya ngasih bagus, gak ngasih juga gak apa-apa. Maka dalam rangka untuk meminimalisir terjadinya disparitas atau kecemburuan sosial, maka PKB mengusulkan kepada pemerintah untuk membuat undang-undang tentang pondok pesantren dan lembaga-lembaga keagamaan," Tandas  Oleh Soleh.(Ari/Red)