BANDUNG,LENTERAJABAR.COM-Sejumlah Aktivis Gerakan Mahasiswa 1977-1978 (GEMA 77-78) berkumpul dan mendeklarasikan gerakan melawan Politik Uang di Car Free Day (CFD) Dago, Bandung. GEMA 77-78 mengecam sekaligus menentang praktik politik uang pada Pilkada Serentak 2018 yang akan digelar 28 Juni 2018, serta pemilu 2019 mendatang.
"Di hari minggu ini sengaja kita mengadakan kegiatan di car free day ini, masalahnya sekarang kita menghadapi pilkada, baik itu pilkada serentak maupun nanti pemilu di 2019," tutur Ida Nuraidi kepada wrtawan koordinator aksi di CFD. Minggu (4/3).
Ida menuturkan, tertangkapnya sejumlah calon kepala daerah yang akan maju di ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 dinilai cukup memprihatinkan. Karena, mereka yang tertangkap oleh Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), seharusnya menjadi contoh dan teladan untuk masyarakat.
"Kita melihat sekarang banyak sekali pemimpin-pemimpin daerah yang memang sudah banyak kasus-kasus yang dihadapi dia sendiri karna kasus korupsi," ungkapnya.
Ia pun menambahkan, masyarakat sekarang harus cerdas dalam memilih calon pemimpin yang berkualitas dan layak pilih sehingga berupaya mencari calon yang ada dalam bursa calon dengan kriteria yang terkadang tidak objektif.
"Dari dulu mungkin masyarakat belum menyadari bahwa pemimpin mereka sendiri terjadi seperti itu nantinya, makanya kita jangan memilih kucing di dalam karung tetapi kita juga harus melihat track record dari pemimpin itu sendiri seperti apa," tuturnya.
Disamping berujung kepada korupsi, politik uang juga membunuh perubahan masyarakat, merendahkan martabat, mematikan kaderisasi politik serta jebakan buat rakyat.
"Jangan kita tergiur dengan uang 20ribu, 50ribu, 100ribu atau pun dengan barang. Misalkan ibu-ibu di pengajian bagi-bagi kerudung, mukena, dan sebagainya itu semua masuknya politik uang," jelasnya.
Karena itu, GEMA 77-78 mengajak seluruh elemen masyarakat yang peduli dengan keberhasilan pilkada sesuai dengan amanat kepentingan rakyat pemilih untuk dapat memantau, melaporkan, dan mengintervensi setiap praktek politik uang sesuai dengan kapasitas masing-masing dan memperhatikan ketentuan yang berlaku.
"Maka dari itu kita menghimbau kepada masyarakat dan juga memberi edukasi kepada masyarakat saat ini bahwa kita menyuarakan kepada mereka untuk menolak politik uang itu," pungkasnya.(Red)
