Mereka hendak beraudiensi dengan pimpinan DPRD dengan mengajukan sejumlah tuntutan tapi tak ada satupun dari mereka yang menuntut pengembalian uang.
Tuntutan mereka antara lain memberangkatkan jemaah yang terdaftar dan terjadwal, mengembalikan aset PT SBL, penangguhan penahanan owner PT SBL yang ditetapkan tersangka, membuka kantor pusat PT SBL, dan menyelesaikan masalah PT SBL dengan musyawarah bersama DPRD, Polda dan Pemprov Jabar.
Dalam aksi itu, tidak satupun dari pengunjuk rasa yang menuntut pengembalian uang jemaah yang sudah mendaftar umroh di PT SBL namun gagal atau belum berangkat.
Aksi dipimpin Kholiludin. Ia mengatakan massa ini merupakan para koordinator lapangan.
Mereka bertugas merekrut jemaah yang hendak berangkat umrah dengan sejumlah program.
Biaya yang ditawarkan Rp 18 juta hingga Rp 20 juta. Para koordinator ini berperan sebagai marketing.
Berdasarkan keterangan dari marketing di sela-sela demo,PT SBL di program Sahabat SBL, para koordinator yang berhasil merekrut jemaah dengan mencapai poin-poin tertentu, mendapat sejumlah hadiah.
Misalnya, 25 poin mendapat 1 unit laptop, 50 poin mendapat umroh gratis, 400 poin mendapat 1 unit mobil Brio hingga tertinggi 100 ribu point mendapat 1 unit villa eklusif.
"Kami forum koordinator menuntut pertanggung jawaban untuk jemaah yang belum berangkat. Kami butuh kepastian untuk keberangkatan jemaah," ujar Kholiludin.
Massa yang mayoritas perempuan ini berulangkali meneriakkan "takbir" dan menuntut solusi untuk keberangkatan jemah yang terancam gagal berangkat pada Februari hingga Mei.
"Kami menuntut solusi. Kami menyerahkan proses hukum, tidak menyalahkan polisi dan pihak-pihak terkait. Kami hanya menjalankan ibadah umrah sesuai yang telah terdaftar dan terjadwal," ujarnya.
Perwakilan pengunjuk rasa di terima Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Sundari menyampaikan keprihatinannya atas kejadian menimpa warga yang menjadi korban penipuan umrah dan haji oleh PT SBL,terkait tuntutan,pihaknya akan menyampaikan hal itu kepada kepolisian.
Menurut politisi dari FPDIP ini,penipuan oleh SBL ini saya rasa bukan yang pertama. Ini kan orang mau ibadah ke Tanah Suci, tentunya kami menyatakan rasa prihatin kepada korban,terlebih berdasarkan informasi yang didapatkannya banyak korban penipuan umrah dan haji oleh PT SBL dari kalangan PNS,jelas wakil rakyat daerah pemilihan Sumedang-Majalengka-Subang ini.
Oleh karena itu, kata dia, kepolisian harus menindak tegas PT SBL agar kejadian serupa tidak terulang."Tentunya harua ditindak tegas. Saya yakin teman-teman di kepolisian akan mengusut tuntas, termasuk terkait aset yang dimiliki oleh PT SBL," kata dia.
Pihaknya juga mengimbau masyarakat untuk jeli dalam memilih biro perjalanan umrah agar kasus penipuan oleh PT Solusi Balad Lumampah (SBL) tidak terulang."Kepada masyarakat kami mengimbau agar lebih berhati-hati dalam memberikan kepercayaan kepada lembaga-lembaga perjalanan umrah. Harus jeli terhadap biro perjalanan umrah yang memakai sistem seperti MLM (multi level marketing)" ujar dia.
Selain itu masyarakat juga diimbau untuk menelusuri terlebih dahulu mengenai kredibilitas dari lembaga perjalanan umrah seperti perizinan, tata kelola, serta manajemen sebelum memutuskan menggunakan jasa mereka."Jika ditemukan hal ganjil, seperti penawaran biaya yang murah dibanding biro lainnya, masyarakat sudah sepatutnya mencurigai hal tersebut,"tegasnya.
Polisi menahan owner PT SBL yakni Aom Juang Wibowo dan Ery Ramdani.Keduanya ditetapkan tersangka kasus penipuan, penggelapan dan pencucian uang dana jemaah umrah senilai Rp 300 miliar.Sejumlah aset bergerak dan tak bergerak milik keduanya disita polisi karena diduga hasil tindak pidana.(Ari/Red)
