Menyikapi beredarnya Video tersebut yang mengarahkan pencoblosan terhadap salah satu paslon.Pengurus Pimpinan Kwartir Daerah (Kwarda) Gerakan Pramuka Jawa Barat memberikan keterangan pres kepada wartawan bertempat di Kantor Kwarda Jabar, Jalan Cikutra No 276 A , Kota Bandung,Selasa (20/2/2018).
Acara itu di hadiri Ketua Harian Kwarda Jabar, Baim Setiawan, Wakil Ketua
Bidang Komunikasi dan Informatika,A. Hailuki, S.Ip.,Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hukum,Drs.Eka Harijanto,M.Pd dan Sekretaris Sauful Bahri
Ketua Harian Kwarda Jabar, Baim Setiawan menegaskan, bahwa video yang sudah menyebar di medsos itu di luar tanggung jawab Kwarda Jabar. Sebab pihaknya tidak pernah memproduksi dan menyebarluaskan video tersebut.
Tidak itu saja, logo Kwarda yang ada dalam video dicatut tanpa sepengetahuan pihaknya.
"Kami mengimbau kepada siapapun yang melihat atau menyebarkan agar segera dihapus dan dihentikan. Karena ini sudah beredar luas demi menjaga marwah gerakan Pramuka sebagai lembaga yang netral," katanya
Video berdurasi 28 detik itu sudah menyebar ke berbagai media sosial seperti YouTube, Facebook, dan WhatsApp. Video itu pertama kali diketahui lewat unggahan seseorang di akun Facebook pada 15 Februari 2018. Pihak Kwarda langsung menelusuri siapa pembuat video tersebut.
Logo Kwarda sendiri berada di pojok kanan atas video. Berisikan ajakan untuk melakukan pencoblosan pada tanggal 27 Juni 2018. Namun di tengah-tengah video itu ada tata cara pencoblosan kepada salah satu paslon.
"Setelah kami analis. Kami simpulkan video logo Kwarda menjadi satu kesatuan disain. Lalu kami telusuri memang beredarnya di grup WhatsApp jadi agak sulit dilacak, kita lihat juga di Facebook dan YouTube," kata Lucky, Wakil Ketua Bidang Kominfo Kwarda Jabar.
Ia mengatakan, selain di WhatsApp, video juga telah disebar di YouTube. Untuk identitas pengunggah di facebook telah diketahui dan dia merupakan kader salah satu partai.
Namun dia sendiri mengaku mendapatkan video tersebut dari orang lain, ia hanya mengunggah saja. "Sudah diketahui dihubungi. Mengaku tapi tidak tahu itu logo Kwarda. Dia juga sudah maaf secara pribadi, namun belum terbuka. Kami minta untuk segera klarifikasi," ucapnya.
Pramuka Jabar berkomitmen menjaga netralitas dan mendukung terselenggaranya Pilkada yang jujur, adil, aman dan damai. Untuk menjaga netralitas tersebut Kwarda Pramuka Jabar mengingatkan agar tidak menarik-narik Gerakan Pramuka dalam kancah Pilkada dan kontestasi politik apapun, dengan tidak lagi memviralkan video tersebut dengan cara menghapus dan menghentikan peredarannya.
Penyataan Sikap Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat ini di bacakan Wakil Ketua Bidang Organisasi dan Hukum,Drs.Eka Harijanto,M.Pd
1.Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Gerakan Pramuka Nomor 12 Tahun 2010 Pasal 20 Ayat (1) dan Anggaran Dasar Gerakan Pramuka Pasal 6 Ayat (2) serta Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka Pasal 7 Ayat (6) bahwa :
.“Pramuka bukan merupakan organisasi politik melainkan organisasi pendidikan non formal/ pendidikan karakter yang tidak terlibat dalam kegiatan kontestasi politik apapun”.
2.Berkaitan dengan beredarnya video simulasi pencoblosan kartu suara yang bernuansa kampanye terselubung dengan mencantumkan logo Pramuka Jabar tanpa izin, dengan ini Kwarda menyatakan tidak bertanggungjawab atas video tersebut karena Kwarda tidak pernah membuat dan menyebarkan video tersebut.
3.Kwarda berkomitmen menjaga netralitas dan mendukung terselenggaranya pilkada yang jujur, adil, aman, damai. Oleh karena itu Kwarda memperingatkan kepada pihak yang memproduksi video tersebut dan menyebarkannya agar menghentikan perbuatannya serta meminta maaf secara terbuka.
4.Guna menjaga netralitas Gerakan Pramuka, Kwarda mengingatkan kepada semua pihak agar tidak menarik-menarik Gerakan Pramuka dalam kancah pilkada dan kontestasi politik apapun. Untukitu, Kwarda memintaagar semua pihak tidak lagi memviralkan video tersebut dengan cara menghapusnya dan menghentikan peredarannya.
5.Apabila video tersebut masih tetap beredar dan muncul pula video lain yang mencatumkan logo Pramuka Jawa Barat tanpa izin, maka Kwarda meminta kepada pihak berwenang agar segera menindaklanjuti sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.paparnya.(Red)
