”Saya sangat prihatin kepada para korban penipuan SBL ini, dan mempertanyakan kinerja Kakanwil Depag Jabar yang bisa kecolongan lagi dua kali kasus seperti ini terjadi lagi di Jabar,” tutur Sunatra, Anggota Komisi III DPRD Jabar kepada wartawan di Bandung.
Lebih lanjut dikatakan politisi denior partaia Gerindra ini, seharusnya Depag bisa mengawasi seluruh biro perjalanan baik haji dan umrah yang menjadi kewenangan Kementerian Agama. Sebab, membuka usaha biro perjalanan umrah dan haji sebelumya harus meminta izin Kemenag daerah perwakilan.
Sehingga, rancu jika Kemenag mengklaim tidak tahu ada PT yang bernama SBL membuka usaha biro perjalanan. ”Kan aneh, jika Kemenag tidak mengetahui soal izin usaha biro perjalanan ibadah PT SBL ini,” jelasnya.
Jika tidak diketahui oleh Kemenag baik pusat maupun daerah, dan diklaim PT SBL ini tidak terdaftar di Kemenag. PT SBL ini bisa dilacak dari akta notarisnya atau dari sewa gedung yang dijadikan kantor SBL ini.
”Apakah dari organisasi masyrakat, individu, lembaga atu koperasi, dari situlah bisa dilacak di Kesbalitbang soal SBL ini apakah memang perusahaan biro perjalanan atau usaha lainnya,” tegasnya.
Jika PT SBL ini dari yayasan maka keputusan bisa dilacak dari keputusan Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga bisa menjelaskan PT SBL ini perusahaan yang bergerak di bidang apa.
Ditambahkannya jika ditemukan dari hasil pelacakan dokumen berbagai perizinan ternyata PT SBL tidak sesuai dengan izin yang diajukan. Maka, jelas PT SBL ini terkena pasal penipuan karena sudah menyalahi izin usaha.
”Mengapa Kemenag menyatakan dokumen PT SBL ini tidak jelas. Bukannya PT yang bergerak di biro perjalanan haji dan umrah. Sehingga tidak bisa diawasi,” keluhnya.
Di samping itu, pihaknya pun mempertanyakan soal kinerja Kemenag yang tidak bisa mencegah penipuan biro perjalanan ini terjadi kembali. Sebabm pihaknya menilai informasi PT SBL ini cukup terbuka, salah satunya sistem perekrutan calon karyawannya melalui online, termasuk promosi yang dilakukan.
Selain itu pihaknya pun menduga di kasus penipun biro perjalanan umrah dan haji ini baik itu PT SBL dan First Travel banyak melibatkan pihak-pihak tertentu karena ini kaitannya dengan jaringan yang digunakan oleh para pelaku penipuan SBL dan First Travel. Di antaranya, dugaan keterlibatan Kementerian Agama baik pusat maupun daerah yang mewakili, jaringan yang mengatur transportasi atau akomodasi, sampai ke konsumsi hingga penginapan.
”Tentu, aparat jika jeli bisa melihat ini. Tidak mungkin jika pelakunya hanya satu, dua atau tiga orang saja. Biasanya pola penipuan seperti SBL dan First Travel ini melibatkan banyak pihak. Tinggal aparat penegak hukumnya saja yang mau serius menangani kasus SBL ini,”jelasnya.
Oleh karen itu, DPRD berharap aparat penegak hukum bisa serius menangani kasus SBL ini dan First Travel yang sampai saat ini belum tuntas. Sebab, ini menyangkut korban yang banyak, yang berharapbisa berangkat umrah atau haji, khususnya masyarakat yang kebanyakan dari kelompok masyarakat tidak mampu,pungkasnya.(Red)
