Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar mengatakan wilayah Jabar Selatan meliputi Garut, Ciamis, Tasikmalaya, Pangandaran, Cianjur dan Sukabumi. Keenam wilayah tersebut merupakan kantong-kantong persoalan kemiskinan di Jabar.
Menurutnya dibandingkan Jabar Utara, Jabar Selatan tertinggal nyaris semua dari Timur ke Barat. Kantong-kantong kemiskinan itu di Jabar Selatan dan nyaris sebagian besar," ungkap Demiz sapaan akrab pria ini kepada wartawan seusai mengikuti rakor penanggulangan kemiskinan di Bappeda Jabar, Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung, Rabu (31/1/2018).
Lebih lanjut diungkapkannya kemiskinan di Jabar Selatan tidak hanya persoalan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Namun, sambung dia, persoalan infrastruktur menjadi sangat penting untuk mendongkrak kesejahteraan masyarakat.
Daerah-daerah di Jabar Selatan dianugerahi dengan wilayah laut dan tanah yang luas. Namun, sambung dia, masyarakat di wilayah tersebut tidak memiliki akses lebih untuk mengembangkan potensi-potensi alam tersebut.
"Semua terkendala tanah enggak punya, kapal besar enggak, pelabuhan juga, ini hal yang sangat besar. Jadi 6 kabupaten dan kota itu memberi masukan kira-kira apa yang urgent bisa sangat cepat mendongkrak kesejahteraan mereka," ujar Demiz.
Ditambahkannya keberadaan infrastruktur yang memadai, aktivitas industri, perdagangan, hingga pariwisata bisa berjalan dengan baik. Sehingga, sambung dia, pemerintah tengah melakukan pemetaan potensi-potensi yang jadi skala prioritas.
"Kalau akses enggak ada maka daya saing (perdagangan, industri) kurang, aksesnya seperti apa yang dibangun. Misalnya lebih baik bangun pelabuhan, bandara, jalan tol atau jalan non tol diperluas. Kalau akses tersedia, pariwsata juga terangkat," kata dia.
Persoalan kemiskinan di Jabar Selatan ini mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat. Ada 17 kementerian terkait akan memberikan bantuan-bantuan terutama dalam segi anggaran di luar APBD provinsi, kabupaten dan kota.
Ia berharap pengentasan kemiskinan di wilayah Jabar Selatan ini bisa diselesaikan dalam jangka waktu 5 tahun. Sehingga, sambung dia, perlu langkah-langkah yang terintegrasi antara pemerintah daerah dengan pusat.
"Saya kira 2018 sampai 2023 harusnya ada kemandirian dari masyarakat baik ekonomi, sosial, politik. Tahun ini dilakukan dengan skala prioritas yang ada. Inginnya pelayanan dasar dibiayai APBD, kalau infrastruktur skala besar dari APBN," pungkas Deddy.(Red)
"Semua terkendala tanah enggak punya, kapal besar enggak, pelabuhan juga, ini hal yang sangat besar. Jadi 6 kabupaten dan kota itu memberi masukan kira-kira apa yang urgent bisa sangat cepat mendongkrak kesejahteraan mereka," ujar Demiz.
Ditambahkannya keberadaan infrastruktur yang memadai, aktivitas industri, perdagangan, hingga pariwisata bisa berjalan dengan baik. Sehingga, sambung dia, pemerintah tengah melakukan pemetaan potensi-potensi yang jadi skala prioritas.
"Kalau akses enggak ada maka daya saing (perdagangan, industri) kurang, aksesnya seperti apa yang dibangun. Misalnya lebih baik bangun pelabuhan, bandara, jalan tol atau jalan non tol diperluas. Kalau akses tersedia, pariwsata juga terangkat," kata dia.
Persoalan kemiskinan di Jabar Selatan ini mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Pusat. Ada 17 kementerian terkait akan memberikan bantuan-bantuan terutama dalam segi anggaran di luar APBD provinsi, kabupaten dan kota.
Ia berharap pengentasan kemiskinan di wilayah Jabar Selatan ini bisa diselesaikan dalam jangka waktu 5 tahun. Sehingga, sambung dia, perlu langkah-langkah yang terintegrasi antara pemerintah daerah dengan pusat.
"Saya kira 2018 sampai 2023 harusnya ada kemandirian dari masyarakat baik ekonomi, sosial, politik. Tahun ini dilakukan dengan skala prioritas yang ada. Inginnya pelayanan dasar dibiayai APBD, kalau infrastruktur skala besar dari APBN," pungkas Deddy.(Red)
