Acara itu di hadiri Ketua dan Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Muhammad Syarkawi Rauf, Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kurnia Sya'ranie, serta para Jurnalis yang biasa bertugas di Kota Bandung.
Ketua KPPU dalam paparannya menyoroti rendahnya kredibilitas data produksi beras yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), dan data dari Kementerian Pertanian. Bahkan ia menyebut, di Indonesia permasalahan beras serta distribusinya dinilai sangat buruk dan melelahkan. "Kita tidak punya patokan data beras nasional yang kredibel," kata Syarkawi.
Lebih lanjut dikatakan Syarkawi,pihaknya telah melakukan tur dalam rangka meninjau panen beras di sentra beras Jawa Tengah hingga Jawa Timur. Menurutnya, permasalahan beras di Indonesia merupakan peristiwa tahunan yang tidak ada ujung dan penyelesaiannya.
Menurutnya permasalahan beras pernah terjadi di tahun 2015. Pada saat itu, pedagang beras di Pasar Beras Cipinang Jakarta berteriak kekurangan beras medium, dan meminta pemerintah mengatasi harga beras medium dengan cara melakukan impor beras medium, tetapi pada saat itu pemerintah bersikukuh tidak mau mengimpor beras, dan pemerintah mengupayakan agar beras yang tersimpan di gudang bisa diserap oleh konsumen. Benar saja, pada saat KPPU melakukan pengecekan ke Pasar Johar Karawang ternyata stok beras medium di gudang masih banyak," katanya.
Ia juga menyoroti harga beras di Indonesia yang sangat mahal, sebagai perbandingan harga beras di Vietnam saat ini dikisaran Rp.4100, sedangkan harga eceran tertinggi beras medium di Indonesia Rp.9.450, dan Rp.12.800 untuk beras premium.
"Permasalahan beras di Indonesia merupakan masalah klasik dari tahun ke tahun, apalagi di tahun 2018 yang merupakan tahun politik. Padahal sebelumnya di tahun 2017 Indonesia mampu menghasilkan 81,3 juta ton padi atau 51 juta ton beras, dan diprediksi di tahun 2017 itu Indonesia surplus beras 4 hingga 7 juta ton beras," ujarnya.
Seperti diketahui 70 persen produksi beras terdapat di enam provinsi, yaitu Sulawesi Selatan (7,3 persen), Jawa Timur (17,5 persen), Jawa Tengah (15 persen), Jawa Barat (15 persen), Sumatera Selatan (5,6 persen), dan Sumatera Selatan (5,4 persen), maka bila enam provinsi digabungkan maka produksi beras di Indonesia sebesar 65 hingga 70 persen, namun anehnya yang terjadi saat ini harga beras di Indonesia mahal dan stok beras kurang.
"Mengapa di pasaran harga beras mahal dan stoknya kurang? Itu dikarenakan rantai distribusi beras yang panjang hingga 7 titik distribusi, mulai dari petani, pengumpul, pengusaha, pedagang, grosir, pengecer, hingga sampai ke tangan konsumen, bayangkan saja harga beras dari petani yang hanya Rp.7300 per kilogram sampai ke tangan konsumen bisa mencapai harga Rp.30.000 per kilogram, maka yang harus dilakukan adalah menyederhanakan rantai distribusi melalui korporasi petani," ungkapnya.
"Mengapa ada pihak yang sangat senang apabila pemerintah mengimpor beras, dikarenakan ada margin Rp.3000 rupiah per kilogram apabila melakukan impor, sedangkan bila tidak melakukan impor dan mengandalkan beras nasional marginnya hanya Rp.300 per kilogram.
Masalah klasik lainnya adalah apabila ada persoalan beras di Indonesia, maka yang dipantau hanya beras yang masuk ke Pasar Induk Cipinang, padahal Pasar Induk Cipinang bukan satu-satunya acuan, masih banyak referensi pasar-pasar Induk di Indonesia dari Sabang sampai Merauke," imbuhnya.
Ia mengatakan, untuk mengetahui stok beras aman atau tidak ada badan dunia yang fokus mengawasi itu, yakni FAO. FAO sendiri merupakan badan dunia yang dapat menyatakan stok beras ideal. Dan dalam pernyataannya, Bulog dinilai memiliki stok beras yang kurang dari angka ideal. "Yang pasti Bulog harus di-reform, karena Bulog hanya memiliki cadangan beras 800 ribu ton, padahal yang diharapkan 3,7 juta ton," tambahnya.
Ditambahkannya Bulog saat ini tidak mampu menyerap produksi beras dari para petani, sehingga pemerintah harus mengimpor beras yang berujung pada kerugian petani. Hal ini kata dia jelas menunjukkan Bulog tidak mampu menjalin kemitraan dengan petani. "Untuk itu, mau tidak mau Bulog harus serius agar penyerapan beras maksimal," ungkapnya.
Saat ini spekulan beras dianggap bagaikan sahabat, sehingga peran KPPU diharapkan terus mengawasi para spekulan beras tersebut. "Bisa saja para spekulan tidak saja menyasar beras, namun komoditi lain seperti gula atau garam, maka bisa dikatakan para spekulan dan KPPU saling mengintai satu sama lain," jelasnya.
Untuk itu KPPU mendesak agar pemerintah segera menggunakan Platform Online untuk mengatasi masalah komoditi pangan di Indonesia, dan berharap pihak swasta menginisisasi hal ini, "Sebenarnya siklus beras di Indonesia sudah dapat diprediksi, maka Platform Online dilakukan untuk memperbaiki tata niaga beras di indonesia, mengapa kita melakukan impor di bulan Januari, padahal Februari merupakan masa panen raya dan harga beras turun, maka manajemen seperti ini yang harus diperbaiki," pungkas Syarkawi.(Red)
Ditambahkannya Bulog saat ini tidak mampu menyerap produksi beras dari para petani, sehingga pemerintah harus mengimpor beras yang berujung pada kerugian petani. Hal ini kata dia jelas menunjukkan Bulog tidak mampu menjalin kemitraan dengan petani. "Untuk itu, mau tidak mau Bulog harus serius agar penyerapan beras maksimal," ungkapnya.
Saat ini spekulan beras dianggap bagaikan sahabat, sehingga peran KPPU diharapkan terus mengawasi para spekulan beras tersebut. "Bisa saja para spekulan tidak saja menyasar beras, namun komoditi lain seperti gula atau garam, maka bisa dikatakan para spekulan dan KPPU saling mengintai satu sama lain," jelasnya.
Untuk itu KPPU mendesak agar pemerintah segera menggunakan Platform Online untuk mengatasi masalah komoditi pangan di Indonesia, dan berharap pihak swasta menginisisasi hal ini, "Sebenarnya siklus beras di Indonesia sudah dapat diprediksi, maka Platform Online dilakukan untuk memperbaiki tata niaga beras di indonesia, mengapa kita melakukan impor di bulan Januari, padahal Februari merupakan masa panen raya dan harga beras turun, maka manajemen seperti ini yang harus diperbaiki," pungkas Syarkawi.(Red)
