Lebih lanjut dikatakan Hery,bahwa intinya apapun yang disampaikan oleh kabupaten Sumedang kita prioritaskan usulan-usulan dari Bupati, kenapa demikian karena bukan kewenangan dari Provinsi tapi itu kewenangan Kabupaten yang berhak untuk membangun Infrastuktur jalan di Desa Dayeuh Luhur Kecamatan Ganeas Kabupaten Sumedang, kalau Kab. Sumedang tidak ada anggaran , jelasnya.
Menurut dia sampai hari ini kami siap menunggu untuk bekerja sama memberikan bantuan keuangan dari Provinsi untuk Kabaupaten Sumedang, mudah-mudahan saya belum mengecek di APBD murni 2018 atau diperubahan, belum ada usulan atau belum ,kalaupun ada usulan saya akan croscek Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui DPRD Kab.Sumedang.
Dikatakannya apakah usulan untuk perbaikan jalan tersebut yang merupakan kewenangan kabupaten, sudah diusulkan ke provinsi atau belum, atau sudah dianggarkan oleh APBD Kabupaten Sumedang atau belum , kalau belum dianggarkan oleh APBD Kab. Sumedang, jika tidak tercover oleh dana APBD di Kab. Sumedang bisa diusulkan ke Provinsi dan provinsi akan membantu bantuan keuangan untuk Kab.Sumedang ,Kami sudah banyak melakukan hal-hal bantuan seperti itu ujar Hery.
Legislator Hery yang juga Ketua DPC Gerindra Kab. Sumedang mengatakan Bupati melalui instansi terkait , ditandatangani oleh Bupati surat tersebut, terdaftar di Babda secara online, kami akan menunggu apa usulan tersebut dan saya akan prioritaskan untuk Kab.Sumedang , apapun keperluan untuk Kab.Sumedang sebagai Dewan Dapil SMS.
Selama ini Kab.Sumedang memilki potensi-potensi wisata yang harus digali , akan tetapi kita awali dulu berbicara dengan Sumedang Sebagai Puser Budaya Sunda, katanya tegas Hery .Selama ini saya melihat bahwa Sumedang sebagai Puser Budaya Sunda , kurang maksimal, dimanfaatkan hanya brending saja, tapi kenyataan di lapangan bahkan kita yang mengaku sebagai Puser Budaya Sunda Kabuapten sumedang itu lebih tertinggal dari orang yang mengklaim puser budaya sunda contoh Purwakarta, saya lihat lebih kental, padahal Sumedang itu Puser Budaya Sunda berarti ada apa ?
Ada Beberapa hal yang harusproaktif yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, seluruh stockholder, kami di DPRD Jabar, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang peduli terhadap kebudayaan untuk sama-sama dikaji .Selama ini Bupati belum pernah mengundang kami secara khusus untuk membahas potensi-potensi budaya yang ada di Kab.Sumedangmelalui program-program yang akan disampaikan .
Kami menunggu , kami welcome APBD Jawa Barat itu kurang lebih 30 Trilyun, itu adalah milik rakyat, milik kita semua , tetapi bagaimana kita, dalam hal ini Bupati atau pemerintah daerah itu punya keinginan yang kuat bekerja yang proaktif dengan pemerintah daerah, dengan pemerintah pusat , yang saya lihat di Kab.Sumedang antara Sekda dan Bupati saja sudah tidak sinkron ,
Bagaimana roda pemerintahan bisa jalan kalau dilapangan lebih masalah kampanye untuk pilkada 2018, itu saya sangat mengkritisi sekali, itu pemerintah sangat tidak tanggung jawab sehingga sampai saat ini dirasakan sebagai wakil rakyat dari Dapil SMS, Komunikasi Bupati sangat kurang, berbeda dengan pemerintah Kabupaten lain tegas Hery.
Harapannya untuk Kab.Sumedang apapun program-programnya kami ingin diundang bersama-sama, kebetulan Ketua DPRD Jabar juga dari Dapil SMS juga, banyak sekali yang harus digali, selama ini pembangunan di Kab.Sumedang jalan di tempat.
Berdasarkan survey Unpad Kab.Sumedang rangking ke-2 dari bawah, itu ada apa? Padahal contoh di Jatinangor sebagai kota pendidik tidak maksimal memperdayakan masyarakat setempat , perlu dikaji bukan oleh Pemerintah daerah tapi oleh kita bersama, warga masyarakat sumedang.
Sekarang ini tahun-tahun politik jelang pilkada 2018 legislatif, pilgub, ini kesempatan bagi kita semua.Anggaran-anggaran dari pusat, dari pemerintah provinsi jabar sebanyak-banyaknya diterima Kab.Sumedang , harus diambil anggarn itu tidak bisa diam, tidak datang sendiri, ada proses dan mekanisme yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat ujarnya.
Harapan terhadap kab.Sumedang Kedepan agar Sumedang itu lebih baik, fungsi control juga harus ditingkatkan dari kerjasama legilastif dan eksekutif itu harus ditingkatkan diinternal pemerintah kab.Sumedang kerjasama dengan pemerintah provinsi, pusat maupun stockholder 2 yang ada di Kab.Sumedang agar visi dan misinya itu untuk masyarakat artinya bahwa kepentingan itu.
Mari kita simpan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi karena kita semua digaji menggunakan uang rakyat itu yang saya harapkan ujarnya.Sebelum terlambat bisa diperbaiki selama ada kemauan dari setiap pemegang kebijakan itu diprioritaskan ada kemauan dari Kab.Sumedang itu sendiri pungkas Hery.(Red/Rls)
