BANDUNG,LENTERAJABAR.COM - Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pada tahun anggaran 2018 mendatang berencana akan menaikan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru hingga 100 persen. Tahun 2017 ini baru sebesar Rp.600ribu nanti tahun 2018 TPP Guru menjadi sebesar Rp, 1,25 juta.
Rencanakan kenaikan TPP Guru ini disampaikan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan usai sidang Paripurna Istimewa HUT ke 72 Provinsi Jabar yang dipimpin langsung Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari didampingi para Wakil Ketua DPRD, Sabtu (19/08).
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, Meski angkanya belum sama dengan yang lama karena uangnya tidak ada. Tapi kita sudah memberikan penghargaan lebih daripada penghargaan sebelumnya yang asalnya hanya Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu maka kita naikan menjadi Rp 1,25 juta tahun depan, sekarang baru Rp 600 ribu.
Nanti tahun 2018 akan menjadi Rp.1,25 juta per tahun. "TPP guru Insya Allah tahun depan (2018) naik 100 persen," kata Aher.
Aher juga mengatakan, tenaga pengajar sangat penting diperhatikan sebab kualitas pendidikan di Jawa Barat salah satunya bergantung dari kualitas para guru. Bagaimanapun kita harus menghargai kesejahteraan guru supaya pendidikanya lebih berkualitas, ujarnya.
Sementara itu, menanggapi apa yang dikatakan Gubernur Aher, Ketua Komisi I Syahrir merespon positif upaya yang dikatakan pak Gubernur. Menurut legislator dari Gerindra ini, walaupun baru direncanakan tentunya kita dapat memahani dan mendukung selama anggaran tersedia dalam APBD.
Namun, tentunya dengan adanya kenaikan TPP Guru tentunya kita harapkan, para pengajar atau guru terutama SMA/SMK dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, kita juga minta agar para guru tidak lagi mencari tambahan penghasilan dengan berbagai cara yang ujung-ujung membebani para orang tua siswa.
Ditambahkannya terkait alih kelola SMA/SMK oleh Provinsi, tentunya kita mendorong, pemprov Jabar untuk membeli lahan-lahan untuk membangun unit sekolah baru (USB) terutama bagi kecamatan yang belum ada SMA/SMK Negeri.
Hal ini sangat penting untuk pemerataan pendidik dalam mendorong Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan. Sehingga diharapkan tidak ada lagi anak usia sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan ketingkat SLTA kita juga mendorong Pemprov Jabar
Untuk itu, kita minta agar Biro BPKAD/ Biro Asset Daerah untuk mencari lokasi lahan stategis untuk dapat dibangun sekolah SMA/SMK. Lahan dan Gedung sekolah tersebut merupakan asset Jabar,tegas Wakil rakyat daerah pemilihan Kabupaten Bekasi ini.(Red/Fbr)
Rencanakan kenaikan TPP Guru ini disampaikan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan usai sidang Paripurna Istimewa HUT ke 72 Provinsi Jabar yang dipimpin langsung Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Sundari didampingi para Wakil Ketua DPRD, Sabtu (19/08).
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan (Aher) mengatakan, Meski angkanya belum sama dengan yang lama karena uangnya tidak ada. Tapi kita sudah memberikan penghargaan lebih daripada penghargaan sebelumnya yang asalnya hanya Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu maka kita naikan menjadi Rp 1,25 juta tahun depan, sekarang baru Rp 600 ribu.
Nanti tahun 2018 akan menjadi Rp.1,25 juta per tahun. "TPP guru Insya Allah tahun depan (2018) naik 100 persen," kata Aher.
Aher juga mengatakan, tenaga pengajar sangat penting diperhatikan sebab kualitas pendidikan di Jawa Barat salah satunya bergantung dari kualitas para guru. Bagaimanapun kita harus menghargai kesejahteraan guru supaya pendidikanya lebih berkualitas, ujarnya.
Sementara itu, menanggapi apa yang dikatakan Gubernur Aher, Ketua Komisi I Syahrir merespon positif upaya yang dikatakan pak Gubernur. Menurut legislator dari Gerindra ini, walaupun baru direncanakan tentunya kita dapat memahani dan mendukung selama anggaran tersedia dalam APBD.
Namun, tentunya dengan adanya kenaikan TPP Guru tentunya kita harapkan, para pengajar atau guru terutama SMA/SMK dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Selain itu, kita juga minta agar para guru tidak lagi mencari tambahan penghasilan dengan berbagai cara yang ujung-ujung membebani para orang tua siswa.
Ditambahkannya terkait alih kelola SMA/SMK oleh Provinsi, tentunya kita mendorong, pemprov Jabar untuk membeli lahan-lahan untuk membangun unit sekolah baru (USB) terutama bagi kecamatan yang belum ada SMA/SMK Negeri.
Hal ini sangat penting untuk pemerataan pendidik dalam mendorong Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan. Sehingga diharapkan tidak ada lagi anak usia sekolah tidak dapat melanjutkan pendidikan ketingkat SLTA kita juga mendorong Pemprov Jabar
Untuk itu, kita minta agar Biro BPKAD/ Biro Asset Daerah untuk mencari lokasi lahan stategis untuk dapat dibangun sekolah SMA/SMK. Lahan dan Gedung sekolah tersebut merupakan asset Jabar,tegas Wakil rakyat daerah pemilihan Kabupaten Bekasi ini.(Red/Fbr)