Demikian disampaikan Yana Mulyana, Ketua Forum Komunikasi Putera Outeri purnawirawan TNI/Polri (FKKPI) Jawa Barat kepda wartawan saat ditemui di Jalan Banda, Kota Bandung, Rabu (19/7).
“Jangan malah (Perppu Ormas) lantas mengebiri ormas tertentu. Harus dilihat secara detail. Saya harap seperti itu,” katanya.
Meski demikian, Yana bersama organisasinya mendukung apapun langkah pemerintah yang dianggap menjaga stabilitas negara.
“Jika dikaitkan dengan kondisi saat ini, disadari atau tidak, banyak sekali hal yang bisa mengganggu stabilitas negara. Seperti, isu radikalisme, terorisme. Kalau memang (Perppu) bisa menangkalnya, saya mendukung,” imbuhnya.
Menurutnya, pemantik kegaduhan yang bisa memecah belah bangsa tidak selalu datang dari keributan. Di era digital saat ini, kerusuhan bisa dipicu postingan seseorang di akun media sosialnya.
Jika masih mengandalkan peraturan yang lama, pemerintah tidak bisa melakukan langkah upaya menangkal sumber masalah, seperti pembubaran organisasi.
Yana tidak hawtiran organisasinya menjadi sasaran Perppu. Pasalnya, jika dilihat dari latar belakang organisasi, FKPPI dibentuk oleh purnawirawan TNI dan Polri yang paham betul tentang pancasila.
Bahkan dalam di bulan ini FKPPI menggelar diklat yang diikuti oleh perwakilan anggota di seluruh Jawa Barat. “Diklatnya di Cikole Lembang, salah satu materinya tentang penguatan NKRI,” terangnya.
Bendum FKPPI, Irwan Koesdrajat menambahkan, pemateri dalam acara yang berlangsung dari tanggal 20-23 Juli itu akan diisi di antaranya oleh Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Anton Charlian, bupati Purwakarta Dedi Muyadi, dan akan ditutup oleh Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan.
“Kegiatan diklat akan membahas semua hal kekinian tentang apa yang dihadapi negara akan ancaman negara, pancasila dan Bhineka tunggal Ika,” pungkasnya. (Red)
