Lebih lanjut dikatakan Kang Aher,aalah satu usulan kami kepada pusat supaya lancar maka dana tersebut tidak terbagi dalam empat tahapan tapi cukup dibagi dengan dua tahapan, kata pria berkacamata ini dalam siaran persnya, Selasa (30/5).
Menurutnya usulan tersebut, diutarakan saat dirinya menjadi wakil Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bersama dengan Gubernur Jawa Timur, dalam rapat dengar pendapat bersama Panja DAK bidang kesehatan Komisi IX DPR RI di Gedung Nusantara I Senayan Jakarta, Senin (29/5).
Aher memandang, DAK kesehatan bila dicairkan dalam dua tahap akan lebih efektif dan lancar dibandingkan dengan empat tahap seperti yang sudah dilakukan sebelumnya.
Ia menceritakan pengalamannya di Provinsi dalam mencairkan DAK Kesehatan ke 27 Kabupaten dan Kota di Jabar yang setiap tahunnya dana tersebut dibagikan dalam dua tahap dan berjalan efektif hingga saat ini.
"Kami di Provinsi kan ada bantuan ke Kabupaten dan Kota, kami ternyata memandang sangat lancar ketika bantuan tersebut diberikan dalam dua tahapan, nah kami dengan pengalaman tersebut mengusulkan kepada pusat melalui Komisi IX DPR RI supaya dana dari pusat ke daerah dua kali tahapan pencairan," katanya.
Ia juga menyetujui keinginan dari Komisi IX DPR RI yang meminta agar pelaporan DAK dari pemerintah daerah ke pusat diperketat. Hal ini menjadi syarat untuk mencairkan dana tahap kedua.
"Tentu kalau pusat ingin ketat pelaporannya kami sangat sepakat, jangan ada pencairan berikutnya tanpa laporan yang sudah diselesaikan dan dilaporkan pada pencairan sebelumnya," kata Aher.(Red/Rhs)
