Notification

×

Iklan

Iklan

Kamis, 30 Maret 2017 | 15:23 WIB Last Updated 2017-03-30T08:23:09Z

BANDUNG,LENTERAJABAR.COM - Tindak lanjut Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LPKJ) Gubernur Jawa Barat tahun anggaran 2016 yang disampaikan kepada DPRD pada sidang paripurna Jumat lalu ditindak lanjuti dengan rapat-rapat kerja dari Komisi-Komisi di DPRD Jabar dengan Dinas atau OPD mitra kerja masing-masing Komisi, untuk mensinergikan antara LKPJ Gubernur dengan capaian Kinerja Dinasnya.

Dari rapat Kerja Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat yang membidangi Infrastruktur dan Pembangunan  di DPRD Jabar, terungkap adanya program yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat hasilnya ternyata tidak dapat direalisasikan oleh Dinas yang terkait. Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Jabar Daddy Rohanady di DPRD Jabar kepada wartawan kemarin.

Diungkapkannya, program Sabermas (Sanitasi berbasis Masyarakat), yang cukup banyak mendapat sorotan media massa, bahkan dianggap Gatot (gagal total). Karena itu Dewan minta , kedepan Dis Perumahan dan Pemukiman memberikan data yang jelas, titik-titik lokasi dan daerahnya (kabupatennya-red), sehingga fungsi pengawasan kita saat meninjau kelapangan jelas dan lebih optimal. 
Sedangkan terkait rumah susun rencananya ada di Kab Bogor dan Kab Bandung Barat, lagi-lagi tidak terealisasi, sehingga menjadi Silpa, ini yang kita tidak inginkan. Padahal, pada prinsipnya, DPRD Jabar siap mendorong dan mengeplot anggaran, yang dibutuhkan, asalkan data dan titik lokasi Sabermas dan Rutilahunya jelas, ujarnya.(Red/Adj)
×
Berita Terbaru Update