BANDUNG,LENTERAJABAR.COM - Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Barat Netty Heryawan mengatakan ada tujuh isu kependudukan yang masih menjadi pekerjaan rumah Indonesia. Terutama di Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak.
Hal itu disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Kegiatan Konsolidasi Penggarapan Ketahanan Keluarga bagi para Petugas di 27 Kabupaten/Kota se-Jabar, dengan Tema "Ketahanan Keluarga di Jawa Barat" di Grand Royal Panghegar Hotel, Jl. Merdeka No. 2 Bandung, Jum'at ( 17/2/2017).
Lebih lanjut dikatakannya ketujuh isu kependudukan tersebut mencakup kemiskinan, pemberdayaan perempuan, pemberdayaan generasi muda, kesehatan dan reproduksi, lingkungan, kependudukan, dan penataan ruang,papar peraih gelar Doktor yang mengambil desertasi tentang persoalan tenaga kerja migran.
Kemiskinan, menurut dia, meliputi yang sifatnya terstruktur seperti miskin wawasan, hingga kondisi ekonomi. Sementara itu masalah pemberdayaan perempuan dan generasi muda sangat penting, karena keduanya merupakan pilar bangsa paling kuat.
Menurut Netty, kekurangpahaman kaum perempuan dan generasi muda akan peranannya sebagai subjek pembangunan bangsa, menjadi pemicu tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini berimbas pada permasalahan sosial masyarakat luas.
Sementara pada isu lingkungan, berhubungan dengan aspek sosio kultural masyarakat. Seperti kebiasaan masyarakat membuah sampah, dan limbah rumah tangga sembarangan.
Masalah tersebut akhirnya membuat program-program pemerintah akan lingkungan menjadi tidak sinergis. "Jabar punya program Citarum Bestari (bersih, sehat, indah dan lestari) yang tidak didukung oleh aksi masyarakat, sehingga hanya jadi program yang bertepuk sebelah tangan," ungkap Netty, kepada wartawan seusai acara sebagai keynot specker.
Pada masalah penataan ruang, Netty menekankan seharusnya terdapat kebijakan pembangunan berlandaskan kependudukan di setiap daerah. Karena itu, Netty berharap kedepan akan ada forum koordinasi khusus yang melibatkan instansi-instansi terkait, meliputi BKKBN, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, guna menghadirkan pembangunan kependudukan yang strategis.
"Jumlah penduduk yang besar sebenarnya bukan masalah jika kita memiliki kualitas dan berbanding lurus dengan ketersediaan sumber daya dan layanan masyarakat," ujar Netty.( Fr/R)
