"Program unggulan yakni melanjutkan RKB atau ruang kelas baru. Untuk RKB pada 2017 untuk SMA negeri ada 420, SMK negeri ada 375, dan untuk hibahnya ada 400, ditambahkan APBN 750 sehingga total 1.945 ruang kelas .
Kekurangannya akan dialokasikan di APBD perubahan ," kata Kepala Dinas Pendidikan Jabar Ahmad Hadadi di Bandung, Minggu (15/1/2017).
Hadadi mengatakan selain pembangunan ruang kelas baru, program unggulan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat pada 2017 ialah memberikan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) untuk guru SMA/SMK negeri.
"Khusus di , ada pemberian dana PMU atau pendidikan menengah universial SMA/SMK, yang besarnya Rp700 ribu per siswa per tahun, ditambah Rp1,4 juta dari pusat. PMU ini hanya di Jawa Barat, ini bentuk perhatian Gubernur Jabar ," ujarnya.
Hadadi mengatakan selain pembangunan ruang kelas baru, program unggulan dari Dinas Pendidikan Jawa Barat pada 2017 ialah memberikan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) untuk guru SMA/SMK negeri.
"Khusus di , ada pemberian dana PMU atau pendidikan menengah universial SMA/SMK, yang besarnya Rp700 ribu per siswa per tahun, ditambah Rp1,4 juta dari pusat. PMU ini hanya di Jawa Barat, ini bentuk perhatian Gubernur Jabar ," ujarnya.
Menurut dia, setelah alih kelola SMU/SMK dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi maka pihaknya saat ini tengah disibukkan melakukan pengukuhan-pengukuhan dan penguatan khususnya kepada beberapa UPTD yang baru saja dibentuk. "Alhamdulillah, kami sudah melantik beberapa pejabat untuk kepala UPT, untuk wilayah layanan pendidikan dan untuk memperlancar alih kelola SMA/SMK," kata dia.
Ia menjelaskan ada tujuh kepala UP yakni wilayah I meliputi Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, wilayah II meliputi Karawang, Kota dan Kabupaten Bekasi, Purwakarta dan Subang, wilayah III meliputi Cianjur, Kota dan Kabupaten Sukabumi dan wilayah IV Bandung Raya dan Sumedang. Kemudian wilayah V meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indamayu, wilayah VI meliputi Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut dan wilayah VII meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis dan dan Kota Banjar.
Dengan demikian, lanjut Hadadi, alih kelola SMU/ SMK dalam beberapa bulan diharapkan bisa kokoh dan kualitas pendidikan meningkat. Sementara itu, Gubernur mengatakan bantuan pembangunan ruang kelas baru ini difokuskan untuk meningkatkan daya tampung sekolah sehingga suatu sekolah dapat menampung siswa lebih banyak sehingga murid tidak perlu bersekolah ke tempat yang lebih jauh.
Menurut Aher program pembangunan RKB tersebut dapat dialokasikan dari anggaran bantuan yang selama ini diperuntukkan bagi sekolah dasar dan sekolah menegah pertama karena pengelolaan SMA yang telah dialihkan sepenuhnya menjadi kewajiban pemprov jabar . Ia mengatakan bantuan ruang kelas tidak hanya untuk sekolah menegah atas negeri semata tapi juga swasta agar kualitas pendidikan betul-betul merata mengingat swasta juga dibutuhkan untuk menampung jumlah siswa.( Hj/Ad)
Ia menjelaskan ada tujuh kepala UP yakni wilayah I meliputi Depok, Kota dan Kabupaten Bogor, wilayah II meliputi Karawang, Kota dan Kabupaten Bekasi, Purwakarta dan Subang, wilayah III meliputi Cianjur, Kota dan Kabupaten Sukabumi dan wilayah IV Bandung Raya dan Sumedang. Kemudian wilayah V meliputi Kota dan Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indamayu, wilayah VI meliputi Kota dan Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut dan wilayah VII meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Ciamis dan dan Kota Banjar.
Dengan demikian, lanjut Hadadi, alih kelola SMU/ SMK dalam beberapa bulan diharapkan bisa kokoh dan kualitas pendidikan meningkat. Sementara itu, Gubernur mengatakan bantuan pembangunan ruang kelas baru ini difokuskan untuk meningkatkan daya tampung sekolah sehingga suatu sekolah dapat menampung siswa lebih banyak sehingga murid tidak perlu bersekolah ke tempat yang lebih jauh.
Menurut Aher program pembangunan RKB tersebut dapat dialokasikan dari anggaran bantuan yang selama ini diperuntukkan bagi sekolah dasar dan sekolah menegah pertama karena pengelolaan SMA yang telah dialihkan sepenuhnya menjadi kewajiban pemprov jabar . Ia mengatakan bantuan ruang kelas tidak hanya untuk sekolah menegah atas negeri semata tapi juga swasta agar kualitas pendidikan betul-betul merata mengingat swasta juga dibutuhkan untuk menampung jumlah siswa.( Hj/Ad)
