pemerintah pusat yang akan gunakan dana haji untuk pembangunan.
Deddy menuturkan, ia sepakat jika uang calon jemaah haji digunakan terlebih dahulu untuk menjalankan program pembangunan. Apalagi di Jabar antusiasme berhaji sangat tinggi, hingga mencapai daftar tunggu hingga 15 tahun.
Menurut Demiz sapaan akrabnya,dengan besarnya antusiasme (berhaji), maka dari itu uang para calon jamaah haji yang akan tersimpan di bank akan berjumlah besar. Itu bisa dimanfaatkan dulu untuk pembangunan dan program kemaslahatan umat lainnya," katanya di Bandung , Senin (16/1/2017).
Lebih lanjut dikatakannya Jabar sendiri,menjadi provinsi dengan keberangkatan jamaah haji paling banyak dalam setiap tahunnya. Tahun 2016, total jumlah pemberangkatan mencapai 30.088 orang.
Melihat tingginya antusiasme warga Jabar berhaji, Deddy ingin agar ke depan pengelolaan ibadah haji pun dapat dilakukan Pemprov Jabar. Menurutnya, semangat otonomi untuk pelaksanaan dan pengelolaan ibadah haji juga perlu diserahkan kepada pemerintah provinsi.
Dengan cara seperti ini, Deddy meyakini biaya pelaksanaan ibadah haji yang perlu dikeluarkan oleh setiap jamaah bisa dikurangi sehingga tidak mahal.
"Saat berangkat nanti mungkin 75% atau 50% bisa dikembalikan lagi uangnya ke setiap jamaah. Karena kalau 15 tahun (masa menunggu), uang itu disimpan di bank berapa itu bagi hasilnya. Kalau disimpan di Jawa Barat mungkin bisa untuk memberikan kredit UKM, membangun infrastruktur dengan pinjaman yang lunak dengan uang yang terkumpul sekian triliun," katanya.
Namun, Deddy meminta penggunaan dana haji tersebut harus diiringin dengan payung hukum yang jelas agar penggunaannya sah di mata hukum."Tentu harus didukung dengan perubahan undang-undang," katanya.(Hj/Ad)
