Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan, "Pada 2018 akan ada pemilihan gubernur dan 16 kabupaten/kota yang melaksanakan Pilkada Serentak daan pendanaan bersama ini mulai dianggarkan tahun ini," katanya di Gedung Sate Bandung, Senin (16/1/2017).
Menurut Iwa gagasan "sharing' anggaran dengan belasan daerah otonom sendiri memiliki ruang lingkup tertentu, seperti untuk honorarium pokja KPU, Pokja PPK, honor bulanan dan sekretariat PPK, perjalanan dinas KPU dari kota/kabupaten ke KPU povinsi didanai oleh APBD provinsi Jawa Barat.
Lebih lanjut dikatakannya sedangkan untuk honor pemuktahiran data pemilih, KPPS, perlengkapan KPPS, perjalanan dinas dalam wilayah kerja KPU kota/kabupaten dibiayai oleh Kota/kabupaten setempat dan pembiayaan untuk Panwaslih, penganggaran dilakukan secara bersama,tuturnya.
Ditambahkannya konsep pendanaan bersama yang dilakukan oleh Pemprov Jabar dengan 16 kota/kabupaten nilainya mencapai Rp384,8 miliar dari APBD provinsi dan Rp441,4 miliar dari APBD kota/kabupaten."Kalau tidak ada sharing anggaran maka yang dibutuhkan akan lebih besar," kata dia.
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jabar Heri Suherman mengatakan, setelah melalui sejumlah pembahasan, pihaknya mengusulkan anggaran untuk Pemilihan Gubernur Jabar dan Wakil Gubernur Jabar 2018 ialah sebesar Rp1,169 triliun.
Menurut dia, jumlah ini lebih kecil jika dibandingkan dengan Pilgub Jabar yang digelar secara terpisah dan jika tidak digelar bersamaan. "Karena Pilgub Jabar saja sendiri memerlukan anggaran sebesar Rp1,4 triliun," kata dia.
Heri menambahkan, penghematan anggaran pun dirasakan 16 kabupaten/kota di Jabar yang menggelar pilkada serentak pada tahun depan itu seperti Pemerintah Kabupaten Bekasi menghemat anggaran sebesar Rp 6 miliar.
"Kalau menggelar pemilu bupati sendiri, Pemkab Bekasi harus mengeluarkan Rp60 miliar, sedangkan hasil penghitungan pilkada serentak dengan pilgub ini menjadi Rp54 miliar,"pungkasnya.(Ad/Hj)
